banner 468x60

BNPB Serap Rp 3,8 Triliun Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana

  • Bagikan
BNPB menyerap 96,58 persen anggaran dana siap pakai penanggulangan bencana. Total pagu anggaran sebesar Rp 4 triliun. (Foto: BNPB).

JAKARTA, insidepontianak.com ­- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 3,8 triliun untuk penanganan darurat bencana di Indonesia. Nilai tersebut mencapai 96,58 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 4 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB, Doni Monardo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/11/19). Menurut Doni, sebagian penyaluran dana itu masih dalam penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pemanfaatan DSP sebagian terserap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang diprioritaskan pada 6 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

BNPB mencatat, DSP yang dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai Rp 1 triliun. Alokasi DSP masih dibutuhkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan potensi bahaya hidrometerologi hingga akhir tahun 2019.

Komisi VIII DPR meminta BNPB memperhatikan beberapa catatan penanggulangan bencana tahun 2020, antara lain penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Sejumlah peralatan dinilai ada yang belum memadai, khususnya untuk penanggulangan bencana besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami, serta banjir.

BNPB juga diminta untuk meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana dan
pelatihan relawan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan pondok pesantren dan stakeholder lainnya.

Terkait realisasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2019, sampai dengan 13 November 11 mencapai Rp 3,2 triliun dari pagu dana akhir sebesar Rp 4,8 triliun. BNPB masih memiliki sisa anggaran Rp 1,6 triliun.

Realisasi anggaran belum maksimal dikarenakan adanya keterlambatan proses lelang dan gagal lelang serta prioritas pada penanganan darurat bencana.

Pada tahun 2020, pagu anggaran BNPB mencapai Rp 700 miliar yang terdiri dari 3 program:

  1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 213 miliar
  2. Program penanggulangan bencana Rp 478 miliar
  3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp 8,9 miliar

 

Jumlah tersebut belum termasuk dana siap pakai yang dialokasikan sebesar Rp 4 triliun.

Selain membahas anggaran, rapat dengar pendapat dengan DPR juga membahas penanganan isu-isu aktual di bidang penanggulangan bencana. BNPB dinilai perlu menggalang dukungan melalui dana corporate social responsibility (CSR) dalam penanganan karhutla.

Selain itu juga dibahas upaya mengatasi abrasi pantai yang berdekatan dengan permukiman penduduk. DPR merekomendasikan penanaman pohon dalam skala besar dan mendukung tersedianya dana kontigensi.

Terakhir yaitu upaya pencegahan penyebaran hoax terkait bencana. DPR menilai hoax bencana menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Rapat dengar pendapat itu dihadiri Kepala BNPB dan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: