DPR Setuju Kembali Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

  • Bagikan
Mayoritas anggota Komisi VIII mendorong RUU PKS segera disahkan, serta mengingatkan agar substansinya lebih komprehensif.

JAKARTA, insidepontianak.com – Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan kembali pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Meminta pemerintah merespon dengan menyusun naskah akademik.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rabu (1311/19).

“RUU PKS ini menjadi fokus kita dan pemerintah harus merespon. Kami akan mengkaji kembali naskah akademiknya,” kata Yandri Susanto dihadapan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Mayoritas anggota Komisi VIII mendorong RUU PKS segera disahkan, serta mengingatkan agar substansinya lebih komprehensif. Sebanyak 45 dari 53 anggota Komisi VIII hadir dalam rapat pertama ini.

“Kami mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) bahwa RUU PKS yang merupakan take over dari periode sebelumnya, kita masukkan kembali dalam Prolegnas usulan Komisi VIII. Jangan khawatir, kita punya komitmen yang sama untuk RUU PKS,” kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily.

Selain membahas rencana tindak lanjut pengesahan RUU PKS, rapat dengar pendapat ini juga menyoroti evaluasi dan rencana realisasi program PPPA serta isu-isu terkini terkait perempuan dan anak.

“Kita tidak hanya bicara besar-kecil anggaran, tapi kinerja yang terukur dan tepat sasaran. Dalam hal pembangunan PPPA ke depan, DPR RI siap bergandengan tangan,” kata Yandri Susanto.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengapresiasi perhatian Komisi VII DPR dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak, khususnya pengesahan RUU PKS.

“Kami akan menindaklanjuti RUU PKS setelah draft tersebut dikirimkan oleh Baleg DPR RI. Pembahasan tidak akan mengulang kembali, justru kami akan mengkaji hingga menemukan persepsi yang sama, agar tidak rancu dan tidak bias,” kata Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang menjelaskan terdapat sejumlah kendala dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak. Seperti rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan, peran keluarga dalam pengasuhan anak, tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, serta perkawinan anak.

“Saya akan lebih banyak konsolidasi untuk mempelajari apa yang ada di Kementerian, sehingga ke depan bisa membangun pondasi yang kuat terkait arah kebijakan. Tentunya dengan tidak terlepas dari dukungan Komisi VIII. Kami berharap anggota Dewan betul-betul menjadi mitra terbaik pemerintah untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak,” ujar Bintang.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: