Pemkab Sintang Terima Penghargaan Desa Sadar Hukum

  • Bagikan
Pemerintah Kabupaten Sintang menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM. (Foto: Humpro Pemkab Sintang).

SINTANG, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sintang menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM. Dinilai berhasil membina desa dan kelurahan sadar hukum.

Penghargaan itu diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM, Prof Benny Riyanto kepada Bupati Sintang yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekretariat Daerah Kurniawan, Kamis (14/11/19).

Selain Bupati, 14 camat, 24 kepala desa dan 2 lurah di Kabupaten Sintang mendapat medali penghargaan atas jasanya membina dan mengembangkan desa sadar hukum di wilayah masing-masing.

“Tahun 2019 ini kami menjadi kabupaten yang terbanyak desa mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kemenkum HAM. Kami akan perkuat dan dorong pembangunan dan pembinaan di bidang hukum ini,” kata Kurniawan saat menerima penghargaan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Kalbar, Yudanus Dekiwanto menjelaskan, program ini merupakan upaya peningkatan kesadaran hukum oleh masyarakat.

Kriteria penilaian meliputi dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi. “Tahun 2019 ada 52 desa atau kelurahan se-Kalbar yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai desa  sadar hukum. Kami juga memberikan 8 sertifikat hak cipta yang salah satunya untuk Kopi Asiang Pontianak,” ujar Yudanus Dekiwanto.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, AL Leysandri menyampaikan masyarakat sangat penting memiliki kesadaran hukum. “Ini sarana membina masyarakat agar mengerti hukum. Saya berharap desa yang masyarakatnya sudah sadar hukum, bisa menjadi motivator bagi desa lainnya.”

Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM, Prof Benny Riyanto, program pembinaan desa sadar hukum dikelola oleh masing-masing kantor wilayah.

“Kami ingin masyarakat patuh, bukan takut kepada hukum. Masyarakat menjadi patuh kepada hukum walaupun tidak diawasi. Mari kita bersama-sama mengarahkan dan mendorong kesadaran hukum dalam tindakan konkret berupa mematuhi hukum,” kata Benny.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: