banner 468x60

Presiden Menilai Defisit BPJS Kesehatan Akibat Salah Kelola Penagihan Iuran

  • Bagikan
Presiden mencari tahu pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).

BANDAR LAMPUNG, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Dr H Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung, Jumat (15/11/19).

“Ini kunjungan mendadak. Saya nggak memberi tahu siapapun,” kata Presiden yang dijadwalkan berada di Provinsi Lampung untuk meresmikan Jal Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD Abdul Moeloek dan berinteraksi dengan sejumlah pasien. Presiden mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan oleh para pasien.

“Saya hanya ingin memastikan apakah kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Presiden.

Presiden mendapat informasi bahwa mayoritas pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit itu adalah peserta iuran mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN.

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang juga dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tuturnya.

Dengan proporsi tersebut, seharusnya defisit BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden pada inspeksi mendadak tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: