banner 468x60

Ditolak Pemerintah, DPR Maju Terus Bahas Revisi UU Konservasi

  • Bagikan
Yongki gajah yang diduga dibunuh untuk diambil gadingnya di Taman Nasional Bukit Barisan. (Foto: AFP)

Jakarta, insidepontianak.com – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, kecewa atas keputusan pemerintah yang menghentikan revisi UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Menurut Akmal, UU Konservasi SDA dan Ekosistem sudah berlaku sekitar 30 tahun. Banyak aturan dalam UU itu yang perlu direvisi karena tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

Aturan yang perlu diubah diantaranya soal kasus kejahatan konservasi yang ancaman pidananya ringan. Pelaku kejahatan konservasi hanya dikenai hukuman penjara 1 sampai 10 tahun atau denda Rp 50 juta-Rp 200 juta.

Ancaman hukuman itu sangat rendah jika dibandingkan risiko yang ditanggung generasi mendatang akibat kerusakan lingkungan. “Sikap pemerintah menolak revisi UU konservasi ini, tidak dapat diterima akal sehat,” kata Akmal, dalam peryataan pers tertulis, Minggu (17/11/19).

Padahal UU ini menjadi garda depan dalam perlindungan kawasan konservasi dan ekosistemnya. “Pembaharuan aturan atau payung hukum perlu diselaraskan dengan mempertimbangkan paradigma pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis masyarakat,” ujar Akmal.

Anggota DPR asal Sulawesi Selatan ini menyebut sejumlah kasus kejahatan konservasi yang mengancam lingkungan. Seperti penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol dan pencurian gading gajah Yongki di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Jika perlindungan hukum tidak segera dibenahi, dikhawatirkan banyak satwa endemik Indonesia akan punah. Selain merusak lingkungan, kejahatan konservasi sumber daya alam juga menyebabkan kerugian puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Pada periode pemerintahan yang baru ini, memutuskan tidak akan memasukkan revisi UU No. 5 Tahun 1990 dalam  prolegnas. Penghentian pembahasan RUU ini terjadi sejak

Dalam surat Nomor S.343/MenLHK/Setjen /Kum.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meminta pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tidak dilanjutkan.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga meminta DPR untuk tidak memasukkan revisi UU 5 tahun 1990 ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024.

“Kami akan tetap mendorong agar UU 5 tahun 1990 direvisi. Undang-undang ini amanah masyarakat. Sebagaimana petisi revisi UU yang ditandatangani lebih dari 320 ribu orang melalui laman change.org.

Akmal yakin dukungan kepada DPR agar melanjutkan revisi UU Konservasi dan SDA akan terus membesar. “Tinggal kita memperkuat dan meningkatkan kualitas konten RUU revisinya.”

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: