Presiden: Pengadaan Alutsista Harus Mendorong Kemandirian Industri Dalam Negeri

  • Bagikan
rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alutsista yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/19). (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).

JAKARTA, insidepontianak.com – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadi kekuatan regional yang disegani sehingga dapat menjaga kedaulatan wilayah.

Hal tersebut diwujudkan dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang modern. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan harus memperkuat industri pertahanan dalam negeri.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alutsista yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/19).

“Negara harus mampu menjadi kekuatan regional yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur. Kita perlu penguatan pertahanan dengan alutsista yang modern, yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri,” kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa langkah utama yang harus dilakukan adalah membuat rencana dan peta jalan yang jelas mengenai pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri.

Presiden meminta peta jalan tersebut harus dapat menghubungkan industri alat pertahanan mulai dari hulu hingga hilir dan melibatkan BUMN maupun pihak swasta.

Roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri.”

Adapun yang berkaitan dengan pengadaan alutsista dari negara lain dalam bentuk kerja sama pertahanan, Presiden meminta adanya kepastian alih teknologi kepada bangsa Indonesia.

Dengan begitu, industri pertahanan nasional akan semakin memiliki pengetahuan untuk memproduksi alutsista serupa dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dengan industri pertahanan di negara-negara lainnya.

“Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran. Mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah setop yang seperti itu,” kata Presiden.

Kebijakan pengadaan alutsista pemerintah juga harus didasarkan pada perhitungan dan antisipasi terhadap perkembangan teknologi persenjataan yang berubah cepat.

“Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa depan.”

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: