Sintang Berkomitmen Sempurnakan Standar Layanan Publik

  • Bagikan
Kabupaten Sintang menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. (Foto: Humpro Pemkab Sintang).

SINTANG, insidepontianak.com – Kabupaten Sintang menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mewakili Bupati di Gran Ballroom JS Luwansa Hotel, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Rabu (27/11/19).

Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam seminar “Ombudsman Pemenuhan Standar Pelayanan Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Progresif dan Partisipatif” dan “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik” yang dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia.

Yosepha Hasnah usai menerima penghargaan mengungkapkan rasa senangnya karena hanya dalam 1 tahun, Kabupaten Sintang mampu memperbaiki persepsi standar pelayanan publik. Tahun 2018 Pemkab Sintang mendapat predikat kepatuhan rendah (zona merah).

“Dengan hasil yang diraih pada 2018, telah menjadi pelajaran berharga. Sehingga untuk penilaian 2019 telah disiapkan dengan matang dan sebaik mungkin yang pada akhirnya meraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau),” kata Yosepha Hasnah.

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Komitmen pemda diwujudkan dengan pemenuhan standar pelayanan oleh setiap perangkat daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Yosepha Hasnah berharap penghargaan ini memotivasi seluruh ASN untuk bekerja optimal dan menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang prima dan paripurna.

“Prestasi ini hasil kerja keras semua organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang. Sehingga bisa meraih penghargaan bersama 3 kabupaten lain di Kalimantan Barat yakni Sekadau, Kapuas Hulu, dan Mempawah.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan beberapa pemda belum memiliki standar pelayanan publik yang baik. “Diantara temuan kami, bahwa pemerintah daerah masih perlu melengkapi standar pelayanan publik dengan melengkapi informasi biaya, prosedur, jangka waktu, dan kepastian hukum investasi,” kata Amzulian.

Padahal menurut dia, ketersediaan standar tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan menutup celah korupsi juga mala administrasi.

Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan nila merah tidak lagi ditemukan untuk tingkat kementerian ataupun lembaga yang disurvei tahun ini. Namun masih ada catatan merah untuk beberapa pemda.

Mantan Komisioner Kompolnas ini mengaku Ombudsman sudah melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung pemda-pemda. Namun tetap tidak ada perubahan. “Artinya memang tidak ada komitmen. Mengapa tidak ada komitmen, kami tidak tahu,” ujar Adrianus.

Penilaian Ombudsman dilakukan terhadap 4 kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota, dan 215 pemerintah kabupaten. Survei ini mencakup total 17.717 pelayanan dan 2.366 unit layanan.

Survei kepatuhan ini dilakukan dengan mekanisme pengambilan data survei dengan mengamati secara fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan serentak pada Juli hingga Agustus 2019.

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Ketua Komisi II DPR RI, Komisioner Ombudsman, serta pimpinan lembaga dan kepala daerah penerima penghargaan.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: