banner 468x60

Salah Nomor, MK Tolak Uji Materi UU KPK

  • Bagikan
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU KPK. (Foto: cnnindonesia.com)

JAKARTA, insidepontianak.com – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan puluhan mahasiswa. Undang-undang yang digugat tidak sesuai atau error of objecto dengan pokok permohonan.

Hakim MK, Enny Nurbaningsih mengatakan puluhan mahasiswa tidak menggugat UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK melainkan UU Nomor 16 tahun 2016 tentang Perkawinan.

Saat gugatan diajukan, UU KPK sudah disahkan DPR namun belum diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya nomor UU yang digugat tidak sesuai dengan materi gugatan.

“Bahwa UU Nomor 16 tahun 2019 yang disebut oleh para pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar. UU Nomor 16 tahun 2019 adalah UU perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dengan demikian permohonan gugatan uji materi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah objek (error in objecto).

Sehingga kata Enny, pengujian terhadap Pasal 29 poin 9, Pasal 30 Ayat (13), dan Pasal 31 UU KPK sudah tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Permohonan uji materi terhadap pasal-pasal tersebut baru bisa dipertimbangkan lebih lanjut jika dikaitkan dengan UU No 19 tahun 2019 tentang KPK. Bukan dikaitkan dengan UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

“Apabila para pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” kata Enny saat membacakan pertimbangan putusan, Kamis (28/11/19).

Hakim Ketua, Anwar Usman menyampaikan bahwa MK menolak permohonan yang diajukan Zico Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya.

“Permohonan para pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek (error in objecto),” tutur Anwar seperti dikutip cnnindonesia.com.

UU KPK hasil revisi disahkan oleh DPR pada 17 September 2019. UU itu tidak langsung diberi nomor oleh Kemenkum HAM karena belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Baru pada 17 November, diberi nomor menjadi UU No 19 tahun 2019 oleh Kemenkum HAM dan dinyatakan sah berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari pengesahannya tidak ditandatangani oleh Presiden.

Pemohon uji materi UU KPK, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak memberi pembelaan dan menyalahkan MK yang memajukan jadwal sidang.

“MK yang majukan (jadwal sidang) tapi kemudian MK yang bilang kami salah menuliskan. Bagaimana kami bisa menulis nomor yang benar sementara nomornya memang belum ada?” kata Zico di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/11/19).

“Sidang (perdana) itu tanggal 23, itu sidang perbaikan. Tapi dimajukan oleh MK ke tanggal 14. Sedangkan Undang-undang (diberi nomor) tanggal 17 November. Itu jadi pertanyaan besar kami,” ujar Zico kepada detik.com.

Zico mengatakan, saat permohonan diajukan ke MK, UU KPK yang baru direvisi belum memiliki nomor. Dia menuliskan UU itu dengan nomor 16 tahun 2019 karena merujuk website JDIH pemerintah.

“Kami kan harus memasukkan berkas tanggal 14 September, sementara dinomori tanggal 17 November. Jadi tanggal 14 itu kami buka website JDIH, dokumen hukum punya pemerintah, UU terakhir diberi nomor 15, kami memprediksi semoga 16 dan kemudian karena kami percaya oleh penawaran dari panitera, nanti boleh diperbaiki di sidang tanggal 21. Ya kami tuliskan dulu nomor 16. Tahu-tahu dinomori pemerintah UU Nomor 19,” ujar Zico.

Setelah tahu nomor undang-undang dalam permohonan mereka salah, Zico sempat mencabut permohonan dan mengajukan permohonan baru. Dia mempertanyakan sikap MK yang membuat putusan atas permohonan yang sudah dicabut.

“Kami surati MK dua kali menanyakan kenapa MK majukan jadwal sidang? Tapi MK tidak jawab. Akhirnya pemohon sepakat, ya sudah kita cabut saja permohonan. Kita ajukan permohonan tanggal 19 November, tanggal 20 kami terima surat panggilan. Panggilan putusan untuk hari ini. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Kenapa sudah dicabut tapi masih diputus.”

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: