Tumpang Tindih Izin Lahan Masalah Moratorium Perkebunan Sawit

Beberapa masalah yang masih terjadi setelah setahun pemberlakuan moratorium izin sawit antara lain, masih banyak tumpang tindih izin lahan. (Foto: kbr.id)
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Sudah lebih dari setahun sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, pada 19 September 2018.

Kepada 5 menteri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, gubernur serta bupati/walikota, Presiden memberi waktu 3 tahun untuk menunda dan mengevaluasi perizinan serta menggenjot produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Muat Lebih

Moratorium ini menjadi peluang pembenahan menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 7 provinsi prioritas: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Lahan perkebunan sawit paling luas terdapat di Provinsi Riau (3,8 juta hektare) atau sekitar seperlima total luas lahan sawit nasional. Setidaknya, ada 4 peluang perbaikan yang dapat dilakukan dari moratorium dan evaluasi izin sawit:

Pertama, melindungi hutan yang tersisa dalam perkebunan sawit. Meskipun sifatnya sementara, kebijakan ini dapat menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan sehingga dapat menekan jumlah deforestasi.

Berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip laporan Madani Berkelanjutan bertajuk Laporan Berkala REDD+ bulan September 2018, disebutkan bahwa paling tidak ada 6,3 juta hektare hutan ( 2,5 juta hektare hutan primer dan 3,8 juta hektare hutan sekunder) yang terlindungi oleh moratorium perkebunan sawit.

Kedua, membenahi izin bermasalah. Dalam inpres tersebut disebutkan perlu adanya evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang telah diberikan kepada perusahaan skala besar untuk menemukan kawasan yang masih bisa diselamatkan, kawasan yang melanggar hukum, maupun kawasan yang menyalahi peraturan tata ruang.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merekomendasikan kepada gubernur untuk mengembalikan kawasan yang masih memiliki hutan produktif menjadi kawasan hutan.

Ketiga, memperbaiki tata kelola data perkebunan sawit. Dalam masa moratorium, semua perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar maupun petani kecil wajib dipetakan dan diidentifikasi letak kawasannya.

Seluruh data termasuk nama pemilik, lokasi, tahun tanam, luas, status, dan kelengkapan izin wajib disetorkan kepada pemerintah untuk diverifikasi.

Keempat, melindungi hak petani dan masyarakat adat. Instruksi Presiden ini mewajibkan dilakukannya pemberdayaan dan percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk petani kecil. Inpres juga memerintahkan dilakukan evaluasi atas kewajiban 20 persen alokasi untuk perkebunan rakyat dari luas lahan yang diusahakan oleh perkebunan kelapa sawit skala besar.

Luas lahan perkebunan sawit Indonesia hingga Oktober 2019 mencapai 16,38 juta ha (angka sementara) yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Sepuluh provinsi dengan lahan sawit terluas jumlahnya mencapai 14,58 juta ha atau sekitar 89 persen dari luas keseluruhan.

Asumsi produktivitas selama 10 tahun terakhir mencapai 41,94 juta ton atau sekitar 94 persen total produksi minyak sawit nasional pada 2019. Produksi minyak sawit tersebut berasal dari perkebunan rakyat mencapai 16 juta ton, dari perkebunan besar negara 3,2 juta ton, serta dari perkebunan besar swasta (nasional dan asing) 25,3 juta ton.

Tumpang Tindih Izin Lahan

Beberapa masalah yang masih terjadi setelah setahun pemberlakuan moratorium izin sawit antara lain, masih banyak tumpang tindih izin lahan.

Hal itu terungkap dalam diskusi publik “ Setahun Moratorium Kelapa Sawit, Intensifikasi Tanpa Ekspansi” yang digelar WWF Indonesia dan Kompas, 10 Oktober 2019 di Jakarta.

Tumpang tindih izin terutama hak guna usaha dan kawasan hutan. Perizinan yang tidak sinkron memicu terjadinya perdebatan dan konflik. Hal itu tidak memberi kepastian dalam investasi dan menjauhkan target meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.

Selain masalah tumpang tindih izin, amanat Inpres untuk menunda pembukaan lahan baru juga belum terlaksana. Kementerian Lingkungan Hidup diduga melepas 1,4 juta hektare lahan hutan untuk korporasi sawit.

Simpang Siur Data

Menurut Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian Prabianto Mukti, berbagai masalah di atas timbul karena perbedaan data.

Menurut dia, sampai sekarang belum ada data pasti soal luas perkebunan sawit dan kawasan hutan yang bisa dijadikan acuan bersama.

“Kami menyadari, untuk melaksanakan Inpres ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya satu data akurat yang bisa diterima semua pihak,” kata Prabianto.

Prabianto pun menjanjikan pemerintah akan mengintegrasikan data perkebunan sawit nasional dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).

KSP diproyeksikan akan menjadi portal informasi tunggal, berisi data yang sudah tersinkronisasi mengenai penggunaan lahan, tutupan dan batasannya, lahan konsesi dan berbagai lapisan tematik lain.

WWF Indonesia menyatakan akan menuangkan hasil diskusi publik ini secara lengkap dalam sebuah buku. Buku tersebut akan diserahkan kepada Presiden RI dan Menteri Kabinet Kerja periode 2019–2024, sebagai rekomendasi strategis implementasi Inpres dalam sisa waktu 2 tahun ke depan.

Sumber: katadata.co.id

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *