Kepala BNPB: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi Negara

Keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi negara, termasuk Indonesia. (Foto: Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menegaskan keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi negara, termasuk Indonesia.

Pernyataan yang dikutip dari pepatah latin “Salus Popui Suprena Lex” itu disampaikan Doni di hadapan 150 prajurit dan perwira TNI pada acara “Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)” yang diselenggarakan di Aula Makodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (2/12/19).

Muat Lebih

“Keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi,” tegas Doni.

Sosialisasi penanggulangan bencana alam karhutla diinisiasi sebagai upaya peningkatan pemahaman dan literasi kepada para prajurit TNI beserta komponennya. Penanganan karhutla menitikberatkan usaha pencegahan.

Dihadapan para prajurit dan perwira TNI, mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) itu juga mengingatkan bahwa tugas prajurit TNI tidak hanya perang melawan penjajah. Tapi juga menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat.

Fugsi TNI tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Operasi Militer Selain Perang. “Tentara hari ini harus bisa berperang menghadapi kerusakan lingkungan. Mengurangi penderitaan rakyat.”

Menurut jenderal yang mempelopori suksesnya program “Citarum Harum” itu, prajurit TNI juga harus memiliki jiwa kemanusiaan. Membantu mengurangi kesulitan rakyat tanpa harus menunggu perintah.

“Jangan menunggu komando atau insturksi. Kita harus tanamkan dari hati dan jiwa dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat,” kata Doni.

Mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional itu juga berharap kebencanaan masuk dalam kurikulum pendidikan TNI. Hal itu penting mengingat Indonesia berada dalam kawasan “ring of fire” dengan berbagai ancaman bencana alam

“Masalah kebencanaan harus masuk kurikulum TNI. Semakin lama kita semakin lemah. Kita berada di negara dengan ancaman bencana alam seperti geologi, hidrometeorologi, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menyinggung kasus kebaaran hutan dan lahan yang melanda sebagian besar wilayah Kalimantan termasuk Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Doni, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi penyumbang emisi gas efek rumah kaca terbesar di dunia akibat kebakaran lahan dan gambut.

Dia juga menjelaskan bahwa 80 persen lahan gambut adalah fosil kayu dan dedaunan. Apabila lahan gambut itu kering dan terbakar sulit dipadamkan. Kepala BNPB meminta agar gambut dikembalikan ke kondisi awal sebagai vegetasi basah.

Berdasarkan data BNPB, hingga tahun 2019 sekitar 99 persen kasus karhutla disebabkan oleh faktor manusia. Kebanyakan terjadi di area perkebunan.

Kepala BNPB memberikan beberapa solusi pencegahan karhutla dengan memperhatikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa langkah peningkatan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan lahan gambut sebagai media tanam produktif selain kelapa sawit seperti nanas, cabai, lidah buaya, kopi loberica dan buah naga.

Selain itu budidaya perikanan air tawar juga bisa menjadi solusi menjaga lahan gambut sebagai vegetasi basah. “Masyarakat harus mendapat kepastian sosial dan ekonomi seperti bagaimana mendapatkan pendapatan selain dari membakar hutan,” ujar Doni.

Kepala BNPB berharap sinergitas seluruh sektor termasuk prajurit TNI, sebagai salah satu upaya negara hadir dalam menanggulangi bencana. “Kita jaga alam, alam jaga kita.”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *