Presiden Tanggapi Isu Penambahan Masa Jabatan

Menurut Presiden, berkembangnya wacana amendemen terbatas UUD 1945 beberapa waktu belakangan dapat berimplikasi luas hingga memunculkan isu-isu baru di luar tujuan semula. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo menolak wacana seperti pemilihan presiden oleh MPR dan penambahan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Menurut Presiden, berkembangnya wacana amendemen terbatas UUD 1945 beberapa waktu belakangan dapat berimplikasi luas hingga memunculkan isu-isu baru di luar tujuan semula.

Muat Lebih

“Saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga saat ada keinginan untuk amendemen (terbatas) apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amendemen itu dibatasi hanya untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana?” ujar Presiden di Istana Negara, Senin (2/12/19).

Sebagaimana diketahui, saat ini tengah berkembang wacana amendemen UUD 1945 utamanya yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Selain wacana pemilihan presiden oleh MPR, dinamika terkini menyebut sejumlah opsi mengenai masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau satu periode namun berjangka waktu delapan tahun.

“Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan (melebar)? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun. Akan ke mana-mana,” ungkapnya.

Secara pribadi, Presiden menilai akan lebih baik jika segenap tenaga difokuskan pada upaya-upaya peningkatan ekonomi. Isu-isu tersebut membutuhkan perhatian besar untuk dicarikan jalan keluarnya.

“Jadi lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan.”

Untuk diketahui, saat melakukan pertemuan dengan Ketua MPR periode 2014-2019, Zulkifli Hasan, dan pimpinan MPR periode 2019-2024 pada pertengahan Oktober lalu, Presiden sempat menanyakan usulan amendemen terbatas UUD 1945 yang direkomendasikan oleh MPR periode 2014-2019.

Dewan Pengawas KPK

Masih terkait penyelesaian masalah-masalah dalam negeri, Presiden menegaskan akan mengisi Dewan Pengawas KPK dengan figure-figur terbaik di bidangnya.

Lima figur yang nantinya akan menjabat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih dalam proses penyaringan. Presiden masih menerima masukan soal figur yang dinilai tepat mengemban amanah tersebut.

“Ini masih dalam proses penyaringan oleh tim internal di Setneg. Jadi belum pada proses finalisasi, masih mendapatkan masukan-masukan yang sangat banyak,” ujar Presiden.

Presiden belum mengungkapkan siapa calon figur tersebut. Dia memastikan bahwa figur yang terpilih benar-benar pilihan terbaik dan memiliki integritas serta rekam jejak yang baik dalam hal pemberantasan korupsi.

“Kita ingin memilih yang terbaik. Tentu saja memiliki track record yang baik, integritas yang baik, dan memiliki pengalaman di bidang-bidang hukum pidana, juga audit pemeriksaan untuk pengelolaan keuangan. Ini penting.”

Sebelumnya, Presiden pernah menjelaskan bahwa sebagai lembaga negara, KPK dipandang memerlukan Dewan Pengawas. Hal itu menjadi kebutuhan karena semua lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Keberadaan Dewan Pengawas dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *