banner 468x60

Menteri BUMN Putuskan Nasib 3 Direksi Garuda Siang Ini

  • Bagikan
Kementerian BUMN akan memutuskan nasib 3 direksi Garuda yang ikut dalam penerbangan menjemput pesawat baru dari Prancis. (Foto: katadata.co.id)

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah mengambil keputusan terkait nasib 3 direktur perusahaan.

Hal ini disampaikan Komisaris Independen, Herbert Timbo P Siahaan usai rapat dengan Menteri BUMN, Staf Khusus Presiden, dan jajaran komisaris lainnya.

“Sudah jelas keputusan Pak Menteri, jelas dan tegas. Tidak ada abu-abu,” kata Timbo ditemui di Kementerian BUMN, Sabtu (7/12/19).

Timbo mengatakan, rapat tersebut dilaksanakan pukul 09:00 Wib hingga 11.00 WIB. Rapat juga dihadiri Komisaris Utama, Sahala Lumban Gaol, Komisaris Independen, Insmerda Lebang, Eddy Porwanto Poo, serta Chairal Tanjung.

Meski enggan merinci lebih jauh keputusan yang diambil pada rapat tersebut, Timbo memastikan Kementerian akan mengeluarkan siaran resmi siang ini. “Tunggu siaran yang keluar siang ini, biar lengkap. Nanti ada sesuatu yang baru,” ujar Timbo.

Selain Direktur Utama, I Gusti Ngurah Askhara, ada 3 direksi Garuda Indonesia yang ikut dalam perjalanan dinas ke Toulouse, Prancis untuk mengambil pesanan pesawat baru Airbus.

Menurut Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, 4 direksi yang ikut dalam perjalanan ini, belum mendapatkan izin perjalanan dinas dari Kementerian BUMN.

Berdasarkan manifes, keempat direktur tersebut adalah, I Gusti Ngurah Askhara (Direktur Utama Garuda), Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human).

Selain itu, direksi juga dinilai melanggar aturan karena membawa muatan kargo di pesawat baru yang belum terbang secara komersil. “Jadi enggak boleh bawa muatan kargo karena masih baru. Kalau komersil kan sah-sah saja,” kata Arya Sinulingga.

Menurut laporan komisaris Garuda, pesawat baru itu juga langsung menuju hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) tanpa parkir di apron. “Jadi ada itikad tidak baik untuk menghindari pemeriksaan. Menurut komisaris ada potensi pelanggaran pidana dan perdata. Tapi semua harus ada pembuktian dari pihak berwajib,” ujar Arya.

Oleh karena itu, komisaris memberikan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan sejumlah direksi Garuda.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: