Kementerian Agraria Bagikan 4.627 Sertifikat di Kalbar

banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Panglima Daerah Militer XII Tanjugpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di gedung Pontianak Convention Center Pontianak, Senin (10/12/19).

Sertifikat tanah secara simbolis diserahkan langsung oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Raden Bagus Agus Widjayanto.

Bacaan Lainnya

Hadir juga dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Barat, Sutamidji, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, dan Kepala BPN Kalbar, Eri Suwondo.

Sertifikat redistribusi tanah secara simbolis diserahkan kepada 14 orang perwakilan penerima sertifikat.

Gubernur Sutarmidji menyampaikan agar masyarakat tidak mudah menggadaikan sertifikat tanahnya. Para pemilik sertifikat juga disarankan memilih usaha yang dapat memberikan hasil.

Menurut Gubernur, kepemilikan sertifikat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian masalah sengketa lahan dapat diminimalisir.

“Apabila mau menggadaikannya, saya menyarankan pilihlah usaha yang produktif atau yang memberikan hasil. Sertifikat ini berguna untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat yang memiliki lahan. Sertifikat ini adalah kepastian hukum untuk masyarakat maka harus dijaga,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji mengatakan, Kementerian ATR/BPN mempunyai kinerja yang terukur, dilihat dari progres kepemilikan sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat.

“Dari 126 juta lahan yang dimiliki perorangan atau korporasi pada tahun 2015, baru sekitar 42 juta sertifikat. Namun dari 2016 hingga sekarang lebih dari 70 juta sudah tersertifikat.”

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementrian ATR/BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, secara Nasional ada sekitar 4,1 juta hektare lahan di kawasan hutan yang belum diterbitkan sertifikat dan akan dilepas oleh pemerintah.

Sekitar 5.350 hektar berada di kawasan hutan di Kalbar dan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 4.627 sertifikat.

“Hari ini yang kita lakukan, merupakan salah satu redistribusi dari pelepasan kawasan hutan, ada 5.350 hektar. Kita bagikan sebanyak 4.627 sertifikat yang kita terbitkan,” kata Raden Bagus Widjayanto.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Eri Suwondo mengungkapkan pihaknya menargetkan menerbitkan 400 ribu sertifikat di tahun 2020. Baik dalam bentuk redistribusi lahan maupun pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Disinggung mengenai tumpang tindih lahan bersertifikat, Eri menjelaskan hal itu akan ditangani dan diselesaikan secara bertahap. Dia mengakui, belum mengetahui secara detil jumlah bidang tanah yang bermasalah dan akan segera melakukan penghitungan lebih lanjut.

“Kalau tumpang tindih lahan nanti kita selesaikan secara bertahap, kita selesaikan satu persatu. Yang penting tanah itu bersertifikat dulu, target pemerintah yang penting terdaftar dulu,” pungkasnya.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *