Presiden Perintahkan Dana Desa Diarahkan ke Sektor Produktif dan Padat Karya

Rapat terbatas penyaluran dana desa di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo menekankan agar penggunaan dana desa seefektif mungkin dan memberikan manfaat nyata bagi desa. Pada tahun 2020, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun.

“Dengan jumlah yang meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada desa. Terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan,” kata Presiden, Rabu (11/12/19).

Muat Lebih

Selama 5 tahun belakangan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program dana desa mencapai Rp329,8 triliun. Presiden memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan terus ditingkatkan demi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi desa.

Terkait program tersebut, Presiden meminta agar penyaluran dana desa dapat dilakukan sejak awal tahun atau bulan Januari mendatang. Dalam implementasi dana desa kali ini, Presiden mengarahkan agar dana desa diberikan utamanya bagi program-program padat karya dan produktif yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga-warga desa.

Sebelumnya, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Presiden menilai bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan selama ini sudah cukup menjadi modal bagi pengembangan desa.

“Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan desa, Presiden juga menyinggung soal perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menurutnya harus dilakukan revitalisasi mengingat semangat utama dari BUMDes tersebut ialah sebagai penggerak perekonomian desa.

“Saya mendapat laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong jadi catatan.”

Presiden berpandangan bahwa BUMDes yang ada harus mulai ditingkatkan kemampuannya serta diintegrasikan dengan rantai pasok nasional sehingga dapat memiliki akses kemitraan dengan sektor-sektor lain yang lebih besar. Dengan cara itu, diharapkan produk-produk unggulan desa dapat masuk ke pasar yang lebih besar.

Penggunaan anggaran dana desa yang cukup besar harus disertai peningkatan manajemen lapangan, tata kelola, serta pengawasan yang memadai sehingga pengelolaannya semakin baik, akuntabel, dan transparan.

“Pelibatan serta partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” tandasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *