Pilkades 2020, Wakil Bupati Sintang: Jaga Kondusifitas di Desa

banner 468x60

SINTANG, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Peraturan Bupati ini terbit menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Sintang tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Pemkab Sintang mengadakan sosialisasi Perbup tersebut kepada seluruh camat, kepala desa, dan BPD yang dibuka Wakil Bupati Sintang, Askiman di Gedung Pancasila Sintang, Kamis (12/12/2019).

Wakil Bupati Askiman mengatakan Perbup ini mengganti peraturan sebelumnya dan disusun menyesuaikan kondisi terkini. “Peraturan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Perbup ini bertujuan mewujudkan pilkades yang efektif, tidak ada lagi kecurangan dan penyalagunaan ketentuan,” kata Askiman.

Askiman meminta kepada panitia penyelenggara pilkades serta tim pengawasan cermat mempelajari Peraturan Bupati ini. “Pahami betul semua sifat pengaturannya. Sehingga dalam tugas dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik.”

Wakil Bupati mengingatkan perangkat desa dan masyarakat agar menjaga situasi kondusif. Dia meminta panitia penyelenggara pilkades berasal dari unsur masyarakat yang jujur dan netral.

“Semoga pelaksanaan Pilkades 2020 tidak membawa persoalan besar, tidak ribut-ribut, dan berjalan kondusif serta aman-aman saja,” kata Askiman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni menjelaskan tujuan sosialisasi agar panitia pemilihan memahami tugas pokok dan fungsinya.

“Tugas panitia pemilihan merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksana pemilihan kepala desa. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, mengawasi dan melaporkannya kepada Bupati,” ujar Roni.

Peserta sosialisasi sebanyak 1.300 orang yang akan menerima materi dari pejabat terkait penyelenggaraan Pilkades 2020. Peserta terdiri dari camat didampingi kepala seksi pemerintahan, para kepala desa, sekdes, dan ketua BPD.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *