PPATK Beberkan Modus Cuci Uang Pejabat di Kasino

PPATK mengungkap modus oknum kepala daerah yang melakukan pencucian uang lewat kasino atau tempat perjudian di luar negeri. (Foto: liputan6.com).

JAKARTA, insidepontianak.com – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus oknum kepala daerah yang melakukan pencucian uang lewat kasino atau tempat perjudian di luar negeri.

Ketua PPATK, Kiagus Badaruddin mengatakan pencucian uang via kasino jadi modus baru yang terendus pihaknya tahun ini. Ada dua cara yang digunakan oknum kepala daerah dalam modus ini.

Bacaan Lainnya

“Menyimpannya (uang) betul dalam rekening kalau dia mau main dia tarik. Atau juga menyimpannya dalam bentuk membelikannya dalam koin,” kata Badaruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/12/19).

Menurut Badaruddin, pelaku menukarkan uang hasil kejahatan dengan koin kasino di negara-negara tertentu. Kemudian mereka menunggu hingga jam operasi kasino berakhir untuk kembali menukarkan koin dalam bentuk uang tunai.

Para oknum kepala daerah itu akan mendapat uang tunai plus tanda terima dari kasino. Setelah itu, tumpukan uang tunai itu diboyong ke Tanah Air dengan status legal.

“Nah itu nanti dia bisa menggunakan uangnya, masuk ke kita dan jadikan bukti bahwa receipt (tanda terima) itu adalah uang berasal dari main judi. Main judi di negara-negara tertentu legal, tidak melanggar hukum,” ujar Badaruddin.

Badaruddin menambahkan pihaknya saat ini belum bisa membeberkan siapa saja yang melakukan modus pencucian uang tersebut. Namun dia memastikan PPATK akan mengungkapnya ke publik setelah pendalaman selesai dilakukan.

“Sekarang tidak mungkin saya kasih tahu siapa, di mana, nanti hilang semua ini. Kita cuma memberikan efek jangan sampai berbondong-bondong lagi lah orang main (judi) ke luar negeri, kecuali duitnya sendiri.”

Sebelumnya, PPATK menemukan sejumlah transaksi kepala daerah menyimpan uang senilai Rp50 miliar dalam rekening kasino di luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12/19).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian merespons pernyataan itu dengan merencanakan menemui PPATK untuk mendapat informasi lengkap. “Minggu depan kami akan koordinasikan ke PPATK,” ujar Tito usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/19).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *