Rencana Pembangunan Indonesia, Tekan Stunting & Transformasi Migas

Presiden membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12/19). (Kantor Sekretariat Presiden).
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Salah satu fokus kerja pemerintah dalam 5 tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo ingin agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama.

Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12/19), Presiden menyoroti masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Muat Lebih

“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota harus sama gagasan besarnya, sama perencanaannya, sama ide besarnya. Urusan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita. Angka kita masih gede sekali urusan ini. Angka kematian ibu coba dilihat, masih tinggi sekali, hati-hati. Ini ada yang perlu kita perbaiki di sini,” kata Presiden.

Tak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting atau kekerdilan juga menjadi perhatian besar pemerintah. Terkait hal ini, Presiden ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka stunting yang masih tinggi.

“Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana, terutama yang sudah pada posisi petanya merah itu hati-hati. Semua daerah, semua provinsi ada semuanya. Dulu kita 5 tahun yang lalu kita angkanya 37 persen, gede banget. Sudah turun menjadi 28 persen. Tapi itu masih tinggi sekali. Target kita dalam 5 tahun ke depan harus mencapai angka 14 (persen), meskipun di dalam perencanaan 19 (persen), saya enggak mau, saya minta 14 (persen),” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Presiden membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya dengan pemberian makanan tambahan di sekolah. Presiden ingin agar di sekolah para siswa diberikan asupan seperti kacang hijau, susu, hingga telur.

“Sekolah tiap sabtu minum susu. Itu murah, tapi harus kita lakukan. Sekolah suruh makan telur, saya ingat dulu. Tapi kalau dulu makan telurnya hanya seperempat. Kalau sekarang telur 1 murah sekali, bagi-bagi. Protein ayam bagi, sekarang ayam juga murah. Saya ingat betul itu. Ini yang harus kita kerjakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia,” kata Presiden.

Perbaikan gizi pada anak-anak menurut Presiden adalah dasar sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia Indonesia ke depannya bisa bebas stunting.

“Kalau anak-anak kita sudah gizinya baik, sehat semuanya, baru kita menginjak yang namanya pendidikan. Vocational school, vocational training itu tahapan berikutnya, tapi urusan dasar ini harus rampung dulu.”

“Hati-hati ini informasi dari Bank Dunia, 54 persen tenaga kerja kita sekarang itu terkena stunting dulunya. Ini kita enggak mau kejadian seperti itu. Ke depan, SDM-SDM kita harus bebas dari yang namanya stunting,” imbuhnya.

Di samping soal stunting, Presiden juga ingin agar pemerintah daerah mendukung program kartu prakerja dan mempermudah masuknya investasi di daerah yang tujuan utamanya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan program pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menggelar pelatihan bagi pekerjanya.

“Ini tolong nanti daerah ikut mendorong dan menginformasikan ini. Yang melakukan training kepada para pekerja, yang hasilnya kelihatan akan diberikan pengurangan pajak. Ini semua negara melakukan, kita mulai tahun depan juga melakukan,” ujar Joko Widodo.

Transformasi Migas

Pada kesempatan yang sama Presiden juga mengingatkan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah terlalu tingginya impor, terutama di sektor minyak dan gas (migas).

Presiden mendorong transformasi ekonomi untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor. Dikit-dikit impor, terutama yang berkaitan dengan energi, barang modal dan bahan baku,” kata Presiden.

Impor di sektor migas menurut Presiden kelewat besar, yakni mencapai 700-800 ribu barel per hari. Hal ini yang kemudian membebani neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia. Padahal, Presiden mencontohkan, Indonesia sendiri mampu untuk menghasilkan gas dari substitusi batu bara yang melimpah.

”Lah kok impor? Lah ini yang senang impor. Bukan saya cari, sudah ketemu siapa yang senang impor, sudah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membikin batu bara menjadi gas gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya sudah enggak ada impor gas lagi,” tegasnya.

Presiden menyayangkan Indonesia masih mengimpor minyak padahal sumur-sumur minyak Indonesia masih banyak. Demikian juga dengan impor avtur yang sebetulnya bisa ditekan karena salah satu turunan dari crude palm oil (CPO) adalah avtur.

“Kok kita senang impor avtur? Karena ada yang hobinya impor karena untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini,” imbuhnya.

Presiden lantas menyinggung Indonesia yang tidak pernah membangun kilang minyak selama 34 tahun. Padahal, jika Indonesia bisa membangun kilang minyak, Indonesia bisa mendapatkan banyak produk turunan sehingga tidak perlu mengimpor petrokimia yang nilainya sangat besar.

“Impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun impor kita petrokimia. Saya hapal di luar kepala karena tiap hari jengkel, jadi hapal. Coba, triliun ya bukan miliar,” katanya.

Di samping itu, Presiden juga menyayangkan Indonesia masih mengekspor bahan-bahan material dalam bentuk mentah, seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Melalui transformasi ekonomi, Presiden ingin agar barang-barang tersebut diekspor dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi.

“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau bahan setengah jadi minimal. Kalau ini bisa dilakukan, target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan. Daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. Gol kita ke sana.”

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *