Presiden Resmikan Jalan Tol Pertama di Kalimantan

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).
banner 468x60

KUTAI KARTANEGARA, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/19).

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa 3 seksi jalan sepanjang 58,7 kilometer telah selesai dibangun dari 5 seksi dengan total panjang 99,3 kilometer. Adapun 2 seksi yang masih dibangun yaitu seksi I dan seksi V.

Muat Lebih

“Jadi kurang dua seksi lagi, yaitu seksi I dan seksi V. Tapi tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga ini akan diselesaikan nanti insyaallah paling lambat April 2020, kata Presiden.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, Presiden berharap kecepatan dan efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang bisa didapatkan.

“Yang biasanya dari Balikpapan-Samarinda, Samarinda-Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP, bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi, kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan,” jelasnya.

Menurut Presiden, jalan tol ini juga akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis.

“Ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit.”

Selain itu, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.

Presiden menjelaskan, jalan tol Balikpapan-Samarinda juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Lebih jauh, Presiden ingin agar pada 2020, akses jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Kita harapkan menjadi nilai plus karena dengan adanya jalan tol ini tersambung dua bandara, yang berada di Samarinda airport Pranoto, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan,” kata Presiden.

Dukungan Tokoh Masyarakat Kaltim pada Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berdialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihelat di Rumah Makan De Bandar Resto, Kota Balikpapan.

“Yang pertama, saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ini kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita, ibu kota negara ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden.

Di hadapan para tokoh, Presiden menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah melalui studi yang cukup lama. Bahkan, wacana terkait pemindahan ibu kota negara telah ada sejak zaman Presiden Soekarno dan terus ada di setiap masa kepemimpinan presiden berikutnya.

“Kemudian Presiden berikut juga ingin memindahkan dari Jakarta, tetapi tetap masih di Jawa. Terakhir, Presiden sebelum saya juga ingin memindahkan ibu kota. Artinya memang ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota,” ungkapnya.

Kepala Negara lalu menjelaskan berbagai faktor yang mendorong inisiatif memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Misalnya faktor penduduk Indonesia yang sudah mencapai 267 juta jiwa, di mana 56 persennya atau sekitar 149 juta jiwa hidup di Jawa.

“PDB ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tetapi semakin padat karena memang penduduknya datang dari seluruh penjuru Tanah Air,” paparnya.

Menurut Presiden, lahan ibu kota baru nanti akan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Timur sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 410 ribu hektare untuk kepentingan jangka panjang.

“Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena itu adalah hak milik negara,” jelasnya.

Presiden berharap pemindahan ibu kota ini tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.

“Sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini, saya sudah sampaikan kepada Menteri, agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita, sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan,” ucapnya.

Di pengujung pengantarnya, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara.

“Sekali lagi kami sangat menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang, saya mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, dukungan penuh terhadap kepindahan ibu kota ini,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat bertemu dengan tokoh masyarakat Kaltim yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri BUMN, Erick Thohir, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *