Dede Sampan Sebut Potensi Ekonomi Hutan Mangrove Kubu Raya Bagus

Hutan bakau memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa harus merusaknya. Kawasan mangrove di Kabupaten Kubu Raya mencapai 114 ribu hektare. (Foto: insidepontianak.com).

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pemanfaatan kawasan mangrove untuk pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi di Kalimantan Barat masih minim. Hutan bakau memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa harus merusaknya.

Dari kawasan mangrove seluas 114 ribu hektare di Kabupaten Kubu Raya misalnya, baru sedikit yang dikelola secara berkelanjutan. Padahal pemerintah telah membuat banyak program pemanfaatan kawasan mangrove.

Bacaan Lainnya

Menurut Direktur Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan, Dede Purwansyah, ada 13 desa di Kalbar yang mengantongi izin pemanfaatan kawasan mangrove berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mereka mendapat izin mengelola kawasan mangrove dengan tetap menjaga ekosistem dan keberlangsungan habitat hewan dan tumbuhan di dalamnya.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” kata Dede disela panen raya budidaya kepiting bakau menggunakan sistem silvofishery, di hutan mangrove Desa Batu Ampar, Kubu Raya, Rabu (18/12/19).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan pinjaman lunak senilai Rp16 miliar untuk modal usaha masyarakat di pesisir pantai dan hutan mangrove.

Selain budidaya kepiting bakau menggunakan sistem silvofishery, budidaya lebah madu kelulut juga berpotensi dikembangkan di kawasan bakau. Total bantuan modal untuk budidaya kepiting bakau sekitar Rp80 juta yang dibagi kepada 3 kelompok nelayan.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menilai kawasan mangrove menarik untuk dikembangkan. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan mangrove sebagai kawasan strategis.

“Program ini diharapkan menjadi solusi pembangunan masyarakat. Kawasan pantai di Kubu Raya merupakan aset yang akan selalu dilestarikan. Sehingga bisa dikembangkan melalui lembaga-lembaga ekonomi,” kata Bupati.

Pemkab akan menyusun pemetaan dan merumuskan program pembangunan yang tepat untuk wilayah pantai. “Dimensi lingkungan score-nya diperhatikan. Kita evaluasi jika keberlanjutannya tidak jalan.”

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terus dilakukan. Terkait modal usaha, pemerintah memberi kemudahan melalui kredit usaha rakyat. “Kalau cerita modal, bunga kredit usaha rakyat itu hanya 6 persen,” kata Sutarmidji.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan usaha budidaya kepiting bakau di Desa Batu Ampar. Jika dinilai berkembang akan ada penanganan khusus dari pemerintah, termasuk mendapatkan pinjaman dari Bank Kalbar.

Menurut Gubernur, banyak pihak yang tertarik dengan pelestarian hutan bakau. Budidaya apapun di hutan bakau, asal dengan tidak merusak akan mendapat perhatian.

“Kalau Sampan bisa mengelola BUMDes dengan baik, akan jadi perhatian dan percontohan. Sehingga bisa diharapkan dapat bantuan dan pendampingan. Kalau ada badan yang mandiri bisa dibentuk, dan Sampan hanya jadi holding-nya.”

Di tempat yang sama, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengapresiasi kegiatan ini. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah nasional dan daerah untuk meningkatkan pendapatan warga.

“Sesuai dengan kamtibmas, bila orang yang bekerja itu akan menghilangkan pikiran untuk berbuat jahat karena ada yang dikerjakan.”

Menurut Didi, upaya pelestarian hutan membutuhkan kerjasama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Warga yang berdaya akan meningkatkan daya saing untuk berkompetisi.

“Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup, sehingga jumlah kejahatan bisa ditekan,” kata Kapolda Irjen Pol Didi Haryono.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *