Presiden Optimistis Konsep Ibu Kota Baru Akan Berhasil

Menurut Presiden, kondisi geografis ibu kota negara baru yang menantang tersebut juga akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).
banner 468x60

BALIKPAPAN, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo optimistis konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berhasil, meskipun daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.

“Setelah melihat kemarin, justru itu kalau kita bawa urban planner atau arsitek ke tempat lokasi, saya berikan jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun berbukit seperti itu karena akan lebih cantik dan lebih indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu, pasti mereka akan lebih senang kalau arsitek,” ujar Presiden saat berbincang dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu (18/12/19).

Bacaan Lainnya

Menurut Presiden, kondisi geografis ibu kota negara baru yang menantang tersebut juga akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.

“Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai,” imbuhnya.

Lokasi yang kemarin ditinjau Presiden juga dekat dan menghadap sebuah teluk. Menurut Presiden, kondisi tersebut juga akan mempercantik kawasan ibu kota negara nantinya.

Presiden menegaskan bahwa kawasan ibu kota negara merupakan kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali. Untuk itu, secara khusus Presiden telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membuat kebun bibit (nursery).

“Saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan untuk dibuatkan kebun bibit, dibuatkan nursery yang kurang lebih 100 hektare yang mungkin akan memuat jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau dan penuh dengan oksigen. Tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission,” paparnya.

Sementara itu, untuk lini masa pembangunan ibu kota negara, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020. Setelah itu, pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di omnibus juga, bareng-bareng,” imbuhnya.

Sekitar tiga bulan setelah Januari, Presiden berharap semua proses tersebut telah selesai. Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020.

“Kemudian langsung dilakukan land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya. Terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Kepala Negara menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai tahun 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik.

“Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita mengajak PBB, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu.”

Pindah Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta

Meski ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan Timur, bukan berarti Jakarta ditinggalkan. Kota metropolitan itu tetap menjadi perhatian Presiden.

Banjir dan kemacetan merupakan masalah klasik yang terjadi di Jakarta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dua persoalan tersebut. Untuk banjir misalnya, pemerintah sedang membangun 2 bendungan di Bogor sebagai salah satu kota penyangga Jakarta.

“Banjir ini kita masih dalam proses membangun bendungan yang namanya Sukamahi dan ada dua di atas, di Bogor, Ciawi dan Sukamahi. Selesai kira-kira akhir tahun depan. Insyaallah akhir tahun depan akan selesai,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden yakin jika kedua bendungan tersebut selesai, banjir di Jakarta akan bisa lebih dikendalikan. Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa banyak upaya lain yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta, antara lain pembersihan got dan pelebaran sungai.

“Tetapi juga sangat tergantung sekali yang namanya banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got. Kemudian juga pelebaran dari sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga manajemen pengelolaan pintu-pintu air, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk. Waduk Pluit dan lain-lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan pemerintah juga terus berupaya menciptakan transportasi massal yang terintegrasi. Misalnya, Moda Raya Terpadu (MRT) tahap I yang telah selesai dikerjakan, dan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021.

“Itu akan sangat mengurangi macet. Dan tentu saja mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada, LRT gabungin nanti dengan MRT, dengan TransJakarta, dengan commuter kita, dengan kereta bandara, nanti mungkin dengan kereta cepat, berarti ada 6, diintegrasikan semuanya. Itu juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan di Jakarta,” jelasnya.

Meski demikian, Presiden menggarisbawahi bahwa jika ibu kota negara tidak dipindahkan dari Jakarta, persoalan tersebut akan sulit diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan Jakarta merupakan pusat segala aktivitas kantor dan bisnis.

“Sekali lagi, kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit karena semua orang ingin meniti karir di Jakarta, ingin bisnis di Jakarta. Semuanya mikirnya di seluruh Tanah Air kan ke Jakarta. Semuanya atau ke Jawa sehingga yang terjadi adalah kepadatan penduduk yang semakin tambah semakin hari,” ungkapnya.

“Sudah bolak balik saya sampaikan 56 persen penduduk kita itu ada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita juga sama 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga perlu pemerataan ekonomi. Kira-kira itu.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *