PN Kota Surabaya Vonis Pemerintah Bersalah Pencemaran Sungai Brantas

Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) memenangkan gugatan atas perusakan Sungai Brantas oleh pemerintah. (Foto: mongabay.co.id)
banner 468x60

SURABAYA, insidepontianak.com – Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya memvonis bersalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Gubernur Jawa Timur, menyebabkan ikan mati massal di Sungai Brantas.

Putusan PN Surabaya itu mengabulkan gugatan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) yang menuntut tiga lembaga pemerintahan itu bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Jawa Timur.

Muat Lebih

“Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Hakim Anne Rusiana, di PN Surabaya, Rabu (18/12/19).

Saat membacakan amar putusan, Hakim Anne Rusiana menilai KLHK, Kementerian PUPR dan Gubernur Jatim lalai dalam mengelola dan mengawasi ekosistem Sungai Brantas dalam beberapa tahun terakhir. Kelalaian itu menjadi pemicu ikan di Sungai Brantas mati massal.

Hakim juga mengabulkan sebagian poin gugatan yang diajukan Ecoton. Salah satunya memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat Jatim di 15 kabupaten/kota yang dilalui Sungai Brantas.

“Memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 kota, kabupaten yang dilalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal setiap tahun,” ujar hakim.

Hakim memerintahkan para tergugat untuk memasukkan anggaran program pemulihan kualitas air Sungai Brantas di APBN tahun 2020. Pengawasan lingkungan juga harus diperkuat.

“Memerintahkan para tergugat untuk memasang CCTV di setiap outlet wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuang limbah cair.”

Hakim kemudian memerintahkan para tergugat untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur. Baik DLH provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemeriksaan independen perlu melibatkan unsur masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan hidup dan LSM di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Memerintahkan para tergugat melakukan tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair yang melebihi baku mutu berdasarkan PP 82 tahun 2001.”

Para tergugat dikenai kewajiban memasang real time alat pemantau kualitas air di setiap outlet pembuangan limbah cair di sepanjang Sungai Brantas. Tujuannya agar memudahkan pemerintah mengawasi dan memantau buangan limbah industri.

Selain itu, para tergugat harus melakukan kampanye dan edukasi masyarakat wilayah sungai Brantas. Untuk tidak mengkonsumsi ikan yang mati karena limbah industri.

Hakim menolak pembelaan para tergugat. Menurut hakim, alat bukti yang diajukan para tergugat dalam eksepsi tergolong normatif. Hanya berupa arsip tanpa ada tindakan konkret untuk menangani ikan mati massal di Sungai Brantas.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengapresiasi putusan majelis hakim PN Surabaya yang mengabulkan gugatan. Sidang ini memakan waktu panjang sejak 2018 lalu.

Saat itu jabatan Gubernur Jawa Timur masih dipegang Soekarwo. Kini, Khofifah Indar Parawansa yang mengisi jabatan tersebut.

“Akhirnya gugatan yang diajukan ECOTON dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2019/PN.Sby dikabulkan oleh majelis pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surabaya. Proses persidangan yang dilalui kurang lebih 1 tahun sejak gugatan didaftarkan pada Januari 2019 sampai hari ini membuahkan hasil telak dan memuaskan,” kata Prigi seperti dikutip CNNIndonesia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Diah Susilowati belum mau bicara banyak menanggapi putusan tersebut. Dia mengatakan pihaknya bakal meneliti terlebih dahulu putusan PN Surabaya.

“Langkah-langkah yang akan dilakukan 14 hari ke depan sejak pembacaan putusan, akan menyusun kembali eksepsi berkoordinasi dengan biro hukum. Pemerintah masih diminta kelengkapan data SOP dari KLHK. Biro hukum akan melengkapi kekurangan data,” kata Diah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *