Desa Pinang Luar Jadi Contoh Nasional Pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa Pinang Luar, Kubu Raya menjadi percontohan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. (Foto: Humpro Pemkab Kubu Raya).
banner 468x60

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Prestasi membanggakan diraih Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Pinang Luar mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai Desa Percontohan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Dari seluruh desa se-Indonesia, hanya empat desa yang mendapatkan penghargaan desa percontohan tahun 2019, yakni Pinang Luar, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat; Paoh Benua, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; Wakasihu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan Bakau Hulu, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Muat Lebih

Penghargaan diserahkan Pelaksana Tugas Kepala BPPK Kementerian Keuangan Kusman Adji di Jakarta. Kusman Adji menerangkan, penghargaan didapat berdasarkan penilaian hasil evaluasi Tim Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) Kementerian Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Pinang Luar sepanjang tahun 2019.

Tim Pusdiklat KNPK melakukan evaluasi langsung sebanyak 2 kali melalui penilaian administrasi dan Focus Group Discussion (FGD) kepada beberapa desa terpilih se-Indonesia. Selanjutnya dilakukan penetapan pemenang desa percontohan.

“Kami berharap desa penerima penghargaan mampu mempertahankan pola pengelolaan keuangan dan aset desa yang telah dilakukan dengan baik. Dan diharapkan pula penghargaan ini menjadi motivasi kepada desa-desa lain untuk mencapai prestasi yang sama,” kata Kusman Adji.

Kepala Bidang Bina Kekayaan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Rini Kurnia Solihat mengaku bangga atas prestasi yang didapat Desa Pinang Luar.

Dia menyebut penilaian dari pihak kementerian dilakukan tanpa sepengetahuan desa dan kabupaten. “Kami tentunya bangga atas prestasi ini. Karena ini penilaian murni berdasarkan apa yang sudah dijalankan desa,” ujarnya.

Rini mengungkapkan, desa dan kabupaten tidak mengetahui bahwa evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian Keuangan merupakan bentuk penilaian.

“Jadi semua yang ditampilkan desa adalah benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.” (rio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *