Gubernur Jatim Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

Banjir di Desa Kedungrejo, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. (Foto: ANTARA).
banner 468x60

SURABAYA, insidepontianak.com – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Surat keputusan penetapan status darurat bencana bernomor SK No 188/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember 2019.

Hal itu disampaikan Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur, Suban Wahyudiono melalui pesan elektronik, Sabtu (21/12/19). Menurut Suban, masa siaga darurat ditetapkan 150 hari sejak ditandatangani dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Muat Lebih

Suban melanjutkan, jika di kemudian hari terjadi bencana hidrometeorologi, status itu akan ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana.

Pada tanggal 22 November lalu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan surat imbauan kepada kepala daerah untuk menyiapkan segala potensi untuk antisipasi bencana hidrometeorologi.

Di tingkat provinsi, Gubernur juga mengimbau para kepala OPD yang memiliki fungsi penanggulangan bencana agar bekerjasama dengan TNI-Polri untuk mengantisipasi bencana.

Suban menjelaskan dari pemetaan BPBD terdapat 22 wilayah di Jatim yang rawan bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020.

Daerah yang rawan banjir dan longsor di Jawa Timur biasanya berada dekat dengan aliran sungai besar. Seperti sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi dan Tuban.

Kemudian luapan sungai Brantas yang dapat berimbas banjir pada wilayah Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember. Sedangkan, di Pasuruan banjir berpotensi disebabkan meluapnya sungai Welang.

“Di Madura dampak luapan Sungai Kemuning yakni Sampang. Daerah ini setiap tahunnya jadi langganan banjir dan banjir bandang,” kata Suban.

Selain banjir, bencana hidrometeorologi lainnya adalah longsor. Bencana ini berpotensi mengancam wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan. Di daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit-bukit yang kerap longsor saat musim hujan.

Penetapan SK status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, sejalan dengan hasil rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir bandang, longsor dan puting beliung di kantor BNPB pada 18 Januari 2019.

Rapat tersebut dihadiri semua pihak antara lain pemda, BPBD, kementerian dan lembaga, perusahaan, NGO, TNI, Polri, relawan dan media. Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB menekankan bahwa penanganan bencana adalah urusan bersama.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *