Butuh Aturan Jelas Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan dari Hulu Hingga Hilir

Kubu Raya
TAMBAK - Nelayan di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya memanfaatkan hutan mangrove di Batu Ampar sebagai tambak kepiting soka dan sudah berhasil melakukan panen perdana. (Dok Foto insidepontianak.com)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Masyarakat sekitar hutan membutuhkan kepastian arahan dan rencana program pengelolaan hasil hutan nonkayu. Diperlukan perencanaan matang, termasuk alokasi anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.

Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Prof Abdurrani Mun’im mengatakan, paradigma pemanfaatan hutan harus diubah. Dari semula yang hanya fokus pada eksplorasi kayu menjadi pada potensi lain.

Bacaan Lainnya

“Kita ingin hutan tetap lestari. Tapi kita berpikir bahwa pendapatan sektor hutan hanya dari kayu. Padahal, kayu hanya menyumbang 5 persen dari seluruh pendapatan,” kata Abdurrani, dalam seminar “Review 2019 dan Outlook 2020 Pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat” di Kota Pontianak, Senin (23/12/19).

Menurut Abdurrani, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya mendorong inovasi pemanfaatan hutan selain eksploitasi kayu. “Kelompok Pengelola Hutan diharapkan bisa mengelola hutan lebih baik dan pendapatan (masyarakat) meningkat,” ujarnya.

Kementerian harus memiliki data valid soal potensi kehutanan yang bisa dikelola dan dikembangkan. Kemudian menyiapkan anggaran dan sumber daya untuk mewujudkan program-program tersebut.

Muhammad Lutharif salah seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat Kalbar mengatakan, desa di sekitar kawasan hutan sudah memiliki sistem perencanaan yang salah satunya memasukan ide pengelolaan hutan.

Menurut dia, peran lembaga swadaya masyarakat yang selama ini memberi pendampingan warga, tetap dibutuhkan dalam kerja-kerja KPH. “Akses permodalan yang belum begitu baik,” kata Lutharif.

Tahap pascaproduksi juga penting direncanakan dalam model bisnis pengelolaan hasil hutan berbasis kerakyatan. Harus ada sistem informasi yang mencatat dan memantau komoditi yang dikelola oleh warga.

Sistem informasi berisi data perkiraan masa panen, berapa jumlah ketersediaan produk, bahkan jika mungkin tersedia fasilitas marketplace sebagai wadah pemasaran.

Total jumlah desa di Provinsi Kalbar adalah 2.031 desa. Sekitar 781 desa (38,45 %) dengan status desa tertinggal  dan 208 desa (10,24%) berstatus sangat tertinggal yang semuanya berada di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Perlu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan, agar derajat hidup mereka meningkat. Program pengelolaan hutan berbasis kerakyatan dinilai menjadi salah satu jalan keluarnya.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *