Mahfud MD Minta Kontroversi Larangan Natal di Dharmasraya-Sijunjung Disudahi

Mahfud MD saat namanya diumumkan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, 23 Oktober 2019. (Foto: Reuters)
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Menko Polhukam, Mahfud MD mengimbau agar kontroversi soal larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat, disudahi.

Menurut Mahfud, situasi di kedua kabupaten itu sebenarnya baik-baik saja. “Situasinya kan Anda tahu di Dharmasraya bagus, Sijunjung bagus, enggak ada masalah. Oleh sebab itu, enggak usah kontroversi lagi lah,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (25/12/19).

Muat Lebih

Mahfud menilai isu adanya larangan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung hanya ramai di media sosial. Dia menduga ada pihak yang sengaja meramaikannya.

“Apa yang disebut diskriminasi di berbagai daerah itu hanya ramai di medsos. Seperti Sumbar itu kan medsos saja yang ramai. Mungkin ada orang yang merekayasa itu,” kata Mahfud, dilansir dari kompas.com.

Mahfud juga berbicara soal agama sebagai jalan menuju kebaikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan bahwa setiap orang berhak menjalakan ajaran agamanya tanpa gangguan.

“Beragama itu adalah menempuh jalan kebaikan. Kalau orang melaksanakan ajaran agamanya dan membiarkan orang lain melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, itu pasti menimbulkan kebaikan,” ujar Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah umat Katolik di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tidak dapat merayakan Natal secara bersama-sama karena sebuah aturan.

Mereka tidak diizinkan menggelar misa dan perayaan Natal oleh pemerintah Nagari Sikabau (setingkat desa) di rumah ibadah sementara.

Karena aturan tersebut, 40 umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, memutuskan tidak merayakan Natal tahun ini.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menawarkan fasilitas kendaraan agar mereka dapat melakukan misa di gereja di Kota Sawahlunto atau tempat lain, tetapi umat menolaknya.

“Walaupun hati kami menangis, kami akan patuh. Cuma sampai kapan pemerintah akan memperlakukan kami seperti itu? Tawaran pemerintah seperti transportasi sudah kami sosialisasikan, kata umat ‘tidak usahlah mengadakan ibadah’, mungkin ini ujian untuk kita,” kata Maradu Lubis, Ketua Stasi Jorong Kampung Baru seperti dilansir dari BBC News Indonesia.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *