1.131 Anak Menikah Usia Dini di Kaltim

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad. (Foto: kaltimtoday.co)
banner 468x60

SAMARINDA, insidepontianak.com – Jumlah kasus pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi. Berdasarkan data terakhir terdapat 1.131 anak di Kaltim yang melakukan pernikahan usia dini.

Data tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim.

Bacaan Lainnya

“Khusus di Samarinda, berdasarkan data BPS bahwa 1 dari 4 anak perempuan telah menikah pada usia di bawah 18 tahun,” kata Kepala DKP3A Kaltim, Halda Arsyad seperti dilansir Antara, Kamis (26/12/19).

Pada 2017, terjadi 542 pernikahan anak dengan rincian 470 perempuan dan 72 laki-laki. Kemudian pada 2018 tercatat 589 pernikahan anak, terdiri dari 491 perempuan dan 98 laki-laki.

Halda menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pernihakan anak. Antara lain faktor kemiskinan, pendidikan rendah, budaya, serta perubahan tata nilai dalam masyarakat.

Menurut Halda, pernikahan anak menyebabkan tingginya potensi perceraian. Pernikahan anak juga berdampak buruk terhadap kualitas sumber daya manusia.

Pernikahan anak juga memicu kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan tingginya jumlah kematian ibu. Kemudian menghambat program pemerintah seperti KB dan generasi berencana.

Untuk menekan jumlah pernikahan anak, DKP3A Kaltim melakukan berbagai langkah di antaranya memberi sosialisasi melalui Edu-Aksi untuk siswa, bertajuk “Pencegahan Perkawinan Anak”. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 siswa SMA dan SMP.

Menurut Halda, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pernikahan. Sebab membangun rumah tangga bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, sehingga perkawinan harus dilakukan dengan kesiapan mental dan fisik.

“Menurut revisi UU No. 1 tahun 1974, perkawinan dianggap sah bila perempuan dan laki-laki telah berumur 19 tahun. Pemerintah dalam mengatur batas usia seseorang untuk menikah didasari oleh pertimbangan tertentu, misalnya kesehatan reproduksi maupun kesiapan mental,” pungkas Halda.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *