Kepala BNPB Ingatkan BPBD Jakarta Tingkatkan Kesiagaan Bencana

Kepala BNPB, Doni Monardo mengingatkan Ibu Kota Jakarta rawan bencana. (Foto: BNPB).

JAKARTA, insidepontianak.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta agar meningkatkan kesiapsiagaan dan waspada menghadapi sejumlah potensi ancaman bencana di wilayah Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB saat melakukan kunjungan kerja ke kantor BPBD DKI Jakarta, Jumat (27/12/19) sore.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan bersama Kepala Pelaksana Harian BPBD Jakarta, Subejo, Kepala BNPB membuka paparan dengan mengingatkan kembali sejarah bencana yang pernah terjadi di Jakarta sekaligus potensi ancaman ke depan sebagai bahan pelajaran.

Dalam catatan yang dipaparkan Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, sepanjang sejarah, Jakarta setidaknya pernah diguncang 3 kali gempa besar. Masing-masing terjadi pada 5 Januari 1699, 22 Januari 1780, dan 10 Oktober 1834.

Jakarta masuk dalam wilayah yang dipengaruhi oleh 3 zona patahan. Patahan Baribis, Kendeng, dan Indo-Australia yang terletak di selatan Pulau Jawa.

Kepala BNPB meminta agar BPBD DKI Jakarta juga memrioritaskan upaya mitigasi, khususnya untuk infrastruktur sarana transportasi massal dan obyek vital. Bagaimanapun keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

“Buat mitigasi khusus untuk transportasi umum seperti LRT, MRT, KRL. Karena tanpa ada mitigasi yang baik, para pengguna transportasi ini bisa terjebak dalam kondisi yang buruk jika terjadi bencana. Segera lapor ke gubernur untuk mengambil langkah pencegahan,” kata Doni.

Selain gempa, ancaman bencana di wilayah Jakarta juga datang dari gunung api. Lulusan Akademi Militer angkatan 1985 itu mengingatkan terjadinya peristiwa letusan Gunung Krakatau yang berdampak bagi wilayah Selat Sunda hingga Jakarta pada abad XVIII. Potensi gunung api juga bisa datang dari Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun Salak.

Pada kesempatan yang sama, jenderal yang sukses memelopori program Citarum Harum itu juga memaparkan fenomena pergerakan tanah berupa penurunan permukaan tanah yang terjadi di Ibu Kota khususnya di wilayah pesisir utara. Penggunaan air tanah yang berlebihan dan pesatnya pembangunan gedung bertingkat menjadi faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut.

Jakarta sendiri menjadi kota dengan penurunan tanah yang tercepat di dunia. Di sisi lain, kandungan air tanah di Jakarta sudah banyak tercemar oleh zat yang berbahaya.

“Penurunan muka tanah di Jakarta menjadi yang tercepat di dunia. Air tanah di DKI Jakarta juga sudah tercemar dan tidak layak konsumsi. Cisadane, Citarum dan Ciliwung menjadi tiga sungai besar yang melewati Jakarta dan mengandung timbal hingga merkuri,” ungkap Doni.

Masih dalam kaitan lingkungan, orang nomor satu di BNPB itu juga menyoroti buruknya kualitas udara karena polusi kendaraan bermotor dan minimnya hutan kota. Pemprov DKI diharapkan dapat menghijaukan kota dengan menanam pohon sebagai solusi nyata mengatasi polusi udara.

Tak hanya soal lingkungan, Kepala BNPB juga menegaskan kemungkinan potensi bencana akibat kegagalan teknologi dan ‘human error’. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi mengingat banyaknya kawasan industri di seputaran Jabodetabek.

“Gagal teknologi bisa jadi ancaman terutama di wilayah barat kota Jakarta. Banyak sekali pabrik dan industri yang apabila terjadi kegagalan teknologi dapat menjadi potensi ancaman bagi Jakarta,” ujarnya.

Kepala BNPB secara serius menekankan potensi bencana yang sudah sering terjadi di Jakarta, yakni banjir. Doni berpesan kepada BPBD dan Pemprov Jakarta agar serius mengatasi masalah yang terjadi setiap tahun tersebut. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara harus dijaga karena terdapat Istana sebagai simbol negara yang harus dilindungi.

“Jangan sampai air (banjir) masuk ke Istana. Karena Istana merupakan simbol negara kita,” tegas Doni.

Menurut dia, BPBD harus mengambil langkah strategis lain selain koordinasi dan turun ke lapangan untuk pencegahan maupun penanggulangan dengan mengoptimalkan metode ‘pentahelix’.

Sebagai pemangku kewenangan daerah, BPBD dapat menggandeng peran media sebagai pengganda informasi mitigasi dan mengupayakan fungsi komunitas serta pemangku tokoh religi dalam setiap kegiatan keagamaan. Sehingga ke depan, Jakarta lebih tangguh dalam menghadapi sejumlah potensi ancaman bencana.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *