FAKTA Kalbar: APBDes Belum Tepat Sasaran

  • Bagikan
Catatan akhir tahun pengelolaan APBDes yang diselenggarakan Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kalbar bekerjasama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). (Foto: Dok. FAKTA Kalbar).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rendahnya kapasitas aparat desa dalam mengelola APBDes menyebabkan implementasi program pembangunan tidak maksimal.

Hal itu terungkap dalam evaluasi catatan akhir tahun pengelolaan APBDes yang diselenggarakan Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kalbar bekerjasama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Kegiatan dengan tema “Wajah Anggaran Kabupaten/Kota dan APBDes se-Kalimantan Barat” itu digelar di Qahwah Coffeeshop, Jalan Alianyang, Kota Pontianak, Senin (30/12/19).

Akademisi Universitas Tanjungpura, Dr Erdi dan Ketua Dewan Daerah FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia menyampaikan sejumlah materi.

Menurut Lim Kheng Sia, sejak UU Desa digulirkan tahun 2014 banyak desa yang belum mampu mengimplementasikannya. Pemerintah dinilai belum maksimal meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk membuat perencanaan dan mengimplementasikan program-program pembangunan.

Dia menyebut sejumlah masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) hanya menjalankan amanat UU namun belum mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh regulasi.

Program-program pembangunan desa kebayakan dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur. Masalah lainnya adalah transparansi anggaran yang belum diumumkan secara terbuka (dipubilkasi).

Laporan penggunaan anggaran desa masih dianggap rumit oleh aparatur desa sehingga kurang  dipahami secara baik. Sebagian besar desa juga bingung membangun BUMDes serta penyertaan modal desa karena kurangnya SDM dan sosialisasi.

Masalah lainnya adalah kurang berperannya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa, menyerap aspirasi, dan mengontrol kerja pemerintah desa.

Lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelakasanaan program dan anggaran pembangunan desa. “Kurangnya pembinaan yang kontinyu dan peningkatan kapasitas kepada aparatur desa oleh pemerintah daerah,” kata Ketua Dewan Daerah FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia.

Selain itu desa juga belum mampu mengelola dan memberdayakan potensi-potensi menuju desa mandiri.

Melihat permasalahan tersebut, FAKTA Kalbar mendorong pemerintah desa melakukan transparansi APBDes dan mempublikasikan kepada masyarakat. Meningkatkan kapasitas kepala desa dan aparatur desa melalui serangkaian pelatihan.

“Musrembang hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa, elemen-elemen masyarakat desa yang peduli terhadap pembangunan desa, serta kaum marginal,” ujar Lim Kheng Sia.

Kemudian laporan pertanggung jawaban desa hendaknya dipermudah dan di evaluasi dengan cermat. Mendorong desa mendirikan BUMDes agar bisa meningkatkan PAD menjadi desa mandiri.

Mendorong pemerintah daerah memberikan surat edaran atau regulasi kepada desa dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan pembentukan BUMDes.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: