Kaukus Kebebasan Akademik: Stop Represi Dosen dan Mahasiswa Kritis

Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai, otoritas kekuasaan masih merepresi kebebasan akademik di perguruan tinggi. (Foto: malangvoice.com).
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai pemerintah masih merepresi kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Unjuk rasa mahasiswa dan mimbar bebas di lingkungan kampus sering direspon menggunakan cara kekerasan oleh petugas keamanan. Padahal kegiatan tersebut seharusnya dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Bacaan Lainnya

Dalam UU No.12 tahun 2002 tetang Pendidikan Tinggi, kegiatan dalam lingkungan kampus seharusnya dianggap sebagai kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

“Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi,” kata Koordinator Sekretariat KKAI, Dr Herlambang P Wiratraman melalui siaran pers, Selasa (31/12/19).

Herlambang yang juga Dosen Fakultas Hukum, Universitas Airlangga melanjutkan, pihaknya sedikitnya mencatat 6 model kasus kekerasan dominan yang menimpa dosen maupun mahasiswa.

Kasus tersebut meliputi terbunuhnya mahasiswa pada saat unjuk rasa, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation), pembubaran pers mahasiswa, hingga skorsing.

Kasus yang paling menonjol adalah penembakan terhadap Randi (21 tahun), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) saat berunjuk rasa, 26 September 2019.

Kemudian teror dan intimidasi terhadap para akademisi yang mendorong petisi penolakan revisi UU KPK, Rancangan UU KUHP, dan sejumlah UU lainnya.

“Teror tersebut dalam bentuk peretasan handphone, email, dan medsos. Terutama terhadap para dosen yang mendorong aksi September 2019,” ujar Herlambang.

Herlambang menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama pada periode pertama, belum menunjukkan komitmen terbuka mendukung civitas akademika di kampus.

Mereka yang sedang memperjuangkan daya kritis melalui pemikiran dan tindakan justru mendapat represi atau serangan balik dari pemerintah. “Ini adalah kemunduran besar yang terjadi pasca rezim otoritarian Orde Baru,” kata Herlambang.

Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) mendorong pemerintah beserta aparat penegak hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Serta menggunakan kerangka hukum untuk menangkal potensi ekstrimisme, terorisme, atau tindakan kriminal lainnya.

Sekalipun demikian, pemerintah tidak boleh sekadar menggunakan instrumen hukum untuk menekan insan akademis, atau cara-cara politisasi penegakan hukum.

Kaukus untuk Kebebasan Akademik mendorong pihak-pihak yang memiliki otoritas, baik pemerintahan, aparat hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi, untuk menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

“Tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia, tanpa jaminan kebebasan akademik,” pungkas Herlambang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *