Kementerian PUPR: Banjir Parah Terjadi di 4 Daerah Aliran Sungai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibantu pihak terkait melakukan penanganan darurat dengan memfungsikan pompa, karung pasir, bronjong, dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat berfungsi kembali. (Foto: BNPB).

JAKARTA, insidepontianak.com – Daerah terdampak banjir paling parah di wilayah DKI Jakarta berada pada 4 daerah aliran sungai (DAS) Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibantu pihak terkait melakukan penanganan darurat dengan memfungsikan pompa, karung pasir, bronjong, dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat berfungsi kembali.

Bacaan Lainnya

Menteri (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab lain terjadinya banjir adalah belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir. Normalisasi pada keempat sungai sejak tahun 2017 belum dapat dilakukan karena kendala pembebasan lahan.

Program pengendalian banjir di Sungai Ciliwung baru tertangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km. Menurut Menteri, dari pengamatan aerial hari ini, tampak bahwa area sekitar sungai yang telah dilakukan normalisasi relatif aman.

Sedangkan pada area sekitar sungai yang belum dilakukan normalisasi dalam kondisi tergenang banjir (misal di Bidara Cina). Demikian halnya pada Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi, area sekitar juga tergenang banjir.

“Pada hulu Sungai Ciliwung, tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah 90 persen dan progres fisik saat ini mendekati 45 persen. Bendungan direncanakan selesai pada akhir 2020,” kata Menteri Basuki Hadimuljono melalui siaran pers tertulis, Rabu (1/1/20).

Untuk percepatan pelaksanaan sudetan Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.

Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Untuk pengendalian banjir di Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat perencanaan pengendalian banjir Kali Bekasi.

Pada tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

Terkait banjir di ruas tol Cipali KM 136+200, pada 31 Desember 2019, Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, banjir disebabkan curah hujan yang sangat tinggi dan sedimentasi yang menutup gorong-gorong.

Sehingga menggenangi badan jalan tol sejauh 150-200 meter dengan tinggi air 20-30 cm. Banjir terjadi karena arus-balik (backwater) akibat drainase jalan tol tidak dapat mengalirkan air ke Sungai Cilalanang karena muka air sungai yang tinggi (meluap).

“Saat ini telah dilakukan penanganan pembersihan sedimen di hilir dan hulu gorong-gorong yang berada di bawah jalan tol, sehingga ruas tol Cipali telah berfungsi normal,” kata Menteri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *