Natuna, Pertaruhan Menjaga Rumah Sendiri

Hubungan Indonesia-China di perairan Natuna kembali memanas.

JAKARTA, insidepontianak.com – Indonesia dan China kembali bersitegang. Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menemukan sekitar 50-an kapal nelayan di bawah pengawalan pasukan Angkatan Laut China berada di perairan Natuna.

Seolah mengibarkan “bendera perang”, sikap pemerintah China tak melunak terkait tudingan Indonesia, bahwa kapal-kapal nelayan tersebut menyusup ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Bacaan Lainnya

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang ngotot mengatakan pihaknya tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak serta kepentingan di wilayah perairan yang disengketakan.

“Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters),” kata Geng Shuang.

Padahal Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016 telah memutus sengketa wilayah Laut China Selatan.

Mahkamah memutuskan China tidak memiliki hak atas penguasaan perairan di barat daya Kalimantan tersebut. Putusan itu sekaligus menggugurkan klaim China atas perairan yang relevant dan hak perikanan tradisional di perairan Natuna.

Dasar China mengklaim perairan Natuna sebagai wilayahnya adalah dimasukannya wilayah laut kawasan tersebut dalam peta teritorial yang dikenal dengan sebutan ‘sembilan garis putus-putus’ atau nine-dashed line.

Nine-dashed line yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

Klaim wilayah tersebut dilakukan China secara sewenang-wenang. Sebab China tidak transparan menyebut koordinat yang dimasukkan dalam peta mereka.

Dengan demikian, klaim jubir Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang bahwa mereka patuh pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), gugur dengan sendirinya.

Sikap Tegas Pemerintah

Sejauh ini, sikap pemerintah Indonesia terkait sengketa perairan Natuna terbilang konsisten. Dari pendekatan keamanan dengan menghalau kapal Angkatan Laut China, sampai mengirimkan nota keberatan sudah pernah dilakukan.

Bahkan tindakan militer paling keras pernah dilakukan KRI Imam Bonjol di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat, dengan memburu dan menembak kapal-kapal nelayan China yang kedapatan mencuri ikan pada 17 Juni 2016.

Protes pemerintah China kala itu, dijawab Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan memuji sikap tegas TNI AL. “Jalesveva Jayamahe (di laut kita jaya),” kata Susi menyerukan slogan TNI AL.

“TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut kita (Indonesia) beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur.”

Menteri Susi menegaskan, sumber daya yang terkandung di Laut Natuna adalah milik Indonesia. Sebab itu pihak asing yang melanggar kedaulatan wilayah Indonesia bakal ditindak tegas. “Laut Natuna bukan milik kapal-kapal Thailand, Tiongkok, Vietnam, tapi milik kapal-kapal Indonesia,” tegas Susi.

Namun berhadapan dengan China bukan perkara gampang. Negara Tirai Bambu memiliki kekuatan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia.

Pada 2019 anggaran untuk pertahanan China mencapai US$ 224 miliar atau setara dengan Rp 3.136 triliun. Sementara menurut kajian Global Fire Power (GFP), anggaran pertahanan Indonesia pada 2019 mencapai US$ 6,9 miliar atau hampir setara dengan Rp 99,5 triliun.

Ditinjau dari jumlah personel militer, Indonesia juga kalah jauh dari China. Masih menurut GFP, total personel militer China mencapai 2,7 juta orang. Sementara jumlah tentara Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu perseonel. Artinya jumlah personel tentara Indonesia hanya 30 persen dari jumlah yang dimiliki China.

China punya alasan kuat mempertahankan dominasi di perairan Natuna. Letaknya strategis menghubungkan 10 negara yaitu, China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina.

Tidak hanya lokasi yang strategis, Laut China Selatan juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa mulai dari migas hingga hasil perikanan. Menurut kajian dari berbagai sumber, Laut China Selatan memiliki potensi cadangan minyak hingga 11 miliar barel, gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik dan menyumbang hampir 10 persen kebutuhan ikan global.

Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah yaitu ikan pelagis kecil (621,5 ribu ton/tahun), demersal (334,8 ribu ton/tahun), pelagis besar (66,1 ribu ton/tahun), ikan karang (21,7 ribu ton/tahun), udang (11,9 ribu ton/tahun), cumi-cumi (2,7 ribu ton/tahun), hingga lobster (500 ton/tahun).

Terlepas dari kekayaan alam yang terkandung dan ketertingalan Indonesia dari jumlah postur militer China, sikap dan cara penyelesaian konflik di wilayah tersebut menjadi wajah pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *