PN Pontianak Gelar Sidang Tuntutan Suap Bupati Bengkayang

Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang perdana kasus suap yang melibatkan Bupati nonaktif Suryadman Gidot. (Foto: insidepontianak.com).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (7/1/20) menggelar sidang tuntutan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019. Kasus ini melibatkan Bupati nonaktif Suryadman Gidot.

Sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB, hingga pukul 10.20 belum juga dimulai. Sidang mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap tersangka Bun Si Fat alias Alut, Pandus, Yosef, dan Rodi.

Bacaan Lainnya

Sementara menurut pantauan wartawan, di dalam ruang sidang Kartika Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak sudah dihadiri 3 Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan tim kuasa hukum para tersangka.

Di luar ruang sidang, beberapa anggota polisi bersenjata lengkap bersiaga menjaga jalnnya sidang.

Pada awal November 2019, KPK juga telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke tahap penuntutan untuk 4 tersangka lainnya, masing-masing Rodi (RD), Yosef (YF), Bun Si Fat (BF), dan Nelly Margaretha (NM). Keempatnya merupakan pihak pemberi dalam kasus suap tersebut.

Dalam kasus tersebut, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lainnya, yakni Pandus (PS) yang diduga sebagai salah satu pihak pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Bupati Bengkayang (saat ini nonaktif) Suryadman Gidot meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar.

Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Suryadman untuk menyelesaikan urusan pribadi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran pada awal proyek.

Uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan Bupati Suryadman Gidot. Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung, diminta setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai proyek penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati “fee” teresbut. Paket pekerjaan penunjukan langsung diberikan melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Fitri Julihardi (FJ).

Rincian setoran pertama sebesar Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi, serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK menyita barang bukti berupa handphone, buku tabungan, dan uang Rp336 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu. (IP-06)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *