Aleksius Akim: Dipecat PDI-P, Diganti Maria Lestari di DPR-RI, Kini Ketua PSI Kalbar

  • Bagikan
Aleksius Akim. (Foto: Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Aleksius Akim angkat bicara usai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan beberapa hari lalu. Dalam kasus itu, KPK turut menyelidiki dugaan keterlibatan para petinggi PDI-Perjuangan.

Akim, sejatinya jadi caleg terpilih dari PDI-Perjuangan dapil Kalbar 1. Namun, dia dicoret dari daftar terpilih anggota DPR RI periode 2019-2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat pleno penetapan anggota DPR RI, Sabtu (31/8/2019).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tersebut, memang baru pertama kali terjun ke dunia politik dan ikut pemilihan legislatif 2019, pascapensiun.

Akan tetapi, ketika kursi dewan DPR RI sudah di depan mata, namanya malah dicoret KPU. KPU menyebut usulan itu muncul dari PDI-Perjuangan.

Padahal, berdasarkan rilis pengacaranya Agustus 2019 lalu, semua tahapan sebagai caleg terpilih sudah dilakukan Akim. Dia hadir dalam undangan pembekalan caleg terpilih, ikut kongres partai, hingga ikut seminar dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Akim meraih 38.750 suara, dan berada di posisi kedua di bawah mantan Ketua DPD PDIP Kalbar yang juga Gubernur Kalbar dua periode, Cornelis, dengan 285.797 suara.

Pencoretan itu tentu menggagalkan langkah Alexius Akim melenggang ke Senayan. Posisinya diganti Maria Lestari, istri Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi. Caleg urutan keempat di Dapil I yang sama dengan Akim. Dia punya 33.006 suara.

Maria Lestari resmi menggantikannya, usai caleg PDI-Perjuangan di dapil Kalbar 1, Michael Jeno yang meraih 36.243 suara mengundurkan diri.

Akim merasa dizolimi. Dia mengaku tak pernah dapat surat pemecatan partai. Tahapan pemecatan pun tak pernah ada.

“Tidak ada penjelasan, saya hanya dibacakan putusan dan (surat putusan) tidak diberikan kepada saya,” katanya.

Akim menyebut pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan padanya, sudah dibahas di Bawaslu dan KPU. Bawaslu bahkan mengeluarkan Surat Nomor:1308/Bawaslu/SJ/PM.06.00/VII/2019 dan menyatakan tidak ditemukan bukti-bukti pelanggaran.

“Karena inkrah di eksternal (Bawaslu, KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, dia sudah tidak mempan, dilarikanlah ke internal partai. Saya tidak tahu apakah di sana mengenyampingkan apa yang sudah terjadi di eksternal, saya tidak tahu,” katanya.

Alasan dari partai, dia melanggar kode etik. Tapi entah kode etik mana yang dilanggar, dia geleng kepala. Dia hanya diminta menandatangani surat pengunduran diri karena melanggar aturan partai.

“Kalau diteken, berarti saya mengundurkan diri, tidak bisa duduk (di DPR RI). Kalau tidak teken gimana, saya dipecat, tetap tidak bisa duduk. Kan lebih baik tidak menandatangani. Oke, tak apa dipecat, tapi saya mau tuntut hak saya,” tegas kala itu.

Blak-blakan

Pascaoperasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait suap yang diduga menyeret sejumlah nama petinggi partai PDI-P, Aleksius Akim pun blak-blakan.

Akim dituduh melakukan pelanggaran saat Pemilu lalu. Salah satunya, membongkar kotak suara. Namun kata Akim, tuduhan itu sudah terbukti tidak benar.

“Sudah diproses oleh Bawaslu. Tapi tidak ditemukan pelanggaran pidana Pemilu. Sudah selesai,” katanya, saat konferensi pers di Rumah Radangk Pontianak, Senin (13/1/2020).

Namun, Akim tetap saja dipaksa mengundurkan diri dari partai tanpa alasan yang jelas. Jelang pelantikan, dia disurati Dewan Kehormatan Partai.

“Saya diundang di rapat konsolidasi partai. Saya datang, di situ ada Qomarudin, Djarot, Yosana Lauli dan Arif Wibowo,” sebutnya.

Di pertemuan itulah, Akim mengaku didesak mundur. Desakan tak diindahkan. Sebab, dia yakin tak bersalah dan berhak dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih.

Keyakinannya diperkuat karena sudah melalui tahapan pemeriksaan di Bawaslu Kalbar. Hasil akhir, tuduhan pelanggaran tidak dapat dibuktikan.

“Saya tidak mau mundur, lalu kalau begitu, saya dibilang, kamu dipecat oleh partai,” ujar Akim menirukan percakapan saat pertemuan itu.

Sampai sekarang, Akim menyebutkan surat pemecatan itu pun tak kunjung diterimanya. Namun begitu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar itu pasrah. Tak mau menggugat apa pun.

Akan tetapi, apa yang terjadi padanya harus jadi catatan. Apalagi, ada penangkapan komisioner KPU RI. Hal ini jelas membuka tirai permainan kotor kesepakatan politik.

“Kejadian ini jangan hanya jadi tontonan. Mesti harus jadi pembelajaran. Masyarakat harus diajari dengan politik cerdas. Ke depan jangan ada lagi hal-hal yang dapat menciderai demokrasi,” pungkas Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Kalbar itu. (IP-05)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: