Sanksi Layangan Makin ‘Nendang’

  • Bagikan
RAZIA - Satpol-PP Pontianak bersama aparat gabungan merazia layangan milik warga yang bermain dengan tali kawat dan gelasan. (Foto: Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sanksi bagi warga yang berkaitan dengan layangan di Pontianak makin ‘nendang’. Sebelumnya, sanksi hanya diberikan pada para pemain, itu pun dengan nominal paling tinggi Rp100 ribu. Kini, siapa saja yang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan dan, atau bermain layangan, dibebankan biaya paksaan penegakan hukum senilai Rp500 ribu.

Ada pengecualian memang, jika layangan itu untuk festival atau kegiatan budaya. Namun, untuk pengecualian itu, juga ada aturannya. Pertama, harus dengan izin Wali Kota. Kedua, dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya.

Semua ini merupakan hasil revisi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang kini tercantum dalam pasal 19, Perda Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2005.

Munculnya revisi ini bukan tanpa sebab. Sepanjang 2019 berdasarkan penelusuran insidepontianak.com, tiga orang tewas, empat kesetrum dan satu orang mengalami luka akibat layangan. Jumlah di lapangan bisa jadi lebih banyak.

Kasus paling menghebohkan terjadi ketika Agustami (39), warga Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Banjar Serasan, Pontianak Timur meninggal. Penyebabnya, korban berusaha menyelamatkan tiga bocah yang kesetrum ketika menarik kawat layangan yang tersangkut di jaringan listrik di Jalan Swadaya, akhir Januari 2019.

“Sanksi ini salah satu cara untuk memberi efek jera bagi yang melanggar ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak. Salah satunya pemain layang-layang yang cenderung membuat masyarakat resah,” kata Kasatpol-PP Pontianak, Syarifah Adriana, Kamis (9/1).

Permainan layangan dengan tali kawat dan gelasan memang mengancam keselamatan. Tali kawat yang menyangkut di jaringan listrik dapat mengakibatkan orang tersetrum. Tidak jarang konsleting terjadi dan berakibat pada pemadaman. Sedang gelasan, dapat melukai pengendara lantaran tali juntai di jalan ketika layangan putus.

“Kalau perda sekarang denda paksa untuk pemain layang-layang, penjual dan pembuat, sudah ditetapkan Rp500 ribu,” terangnya.

Demi keselamatan, besaran biaya paksaan langsung Rp500 ribu hanya bagi mereka yang baru pertama kali melanggar aturan. Jika masih bandel, yang bersangkutan akan disidang.

Sayangnya, bermain layangan dengan tali kawat dan gelasan sudah kebiasaan warga. Bahkan jadi mainan anak-anak. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkannya sebagai ajang judi.

Satu di antara mantan pemain judi layangan—sebut saja Marsan—bercerita dulunya ada satu lokasi judi di Jalan Karet, Pontianak Barat. Namun dia tak tahu pasti, apakah kini masih berlangsung. Dalam sehari, bisa puluhan layangan bermain. Seringnya diadu dengan gelasan. Satu layangan bisa dihargai hingga Rp900 ribu.

Sekali tanding, tiga tim turun. Namun judi ini hanya untuk para pemain besar. Akan ada juri yang bertugas menghitung jumlah layangan. Untuk satu kali timpa, juri dibayar Rp10 ribu.

Tidak hanya juri, tim bermodal juga membayar tukang anjung layangan dan penggulung benang. Malah, ada yang bertugas khusus menaikkan layangan, sedang yang bermain saat timpa, orang lain. Mereka dibayar kisaran Rp5-7 ribu per layangan.

“Sekarang kebanyakan layangan bekas, jadi banyak yang tebus kalau putus. Timnya bisa dilihat dari cap layangan,” katanya.

Layangan khusus timpa, dibuat dengan ukuran tiga layar ke atas. Layar yang dimaksud adalah besaran kertas minyak bahan baku layangan. Di pembuat, harga layangan timpa bisa Rp10-15 ribu. Sementara urusan gelasan, sering dijual kiloan. Satu kilo kurang lebih 12 kelos atau gulungan benang. Harganya bisa ratusan ribu tergantung bahan beling yang dipakai.

Infografis: Dea

Efek Jera

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap Perda Ketertiban Umum yang baru bisa memberi efek jera ke pemain layangan. Kepentingan yang utama adalah ketertiban dan keselamatan masyarakat. Bukan tidak mungkin, jumlah korban yang tidak diberitakan, justru lebih banyak.

Edi menjelaskan, Perda Ketertiban Umum sebelum direvisi, tidak mengatur tentang denda paksa hukum minimal bagi pelanggar tindak pidana ringan (tipiring). Yang ada hanya denda maksimum senilai Rp50 juta dan subsider tiga bulan kurungan.

“Sehingga saat disidangkan, rata-rata denda pelanggar tipiring hanya Rp100 ribu atau Rp200 ribu. Kecil kan. Jadi kami melihat, kami evaluasi. Kami usulkan revisi denda minimum. Walaupun denda minimum Rp500 ribu, ini bisa memberi efek jera,” pungkasnya.

Penertiban Tak Mudah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satpol-PP Pontianak, Nazarudin mengaku tak mudah menertibkan pemain layang-layang di Kota Pontianak. Dalam jadwal, razia dilakukan seminggu tiga kali. Hanya memang, permainan layangan ini tergantung cuaca.

“Kalau (cuaca) cerah, se Kota Pontianak main kelayang. Bagaimana kami bisa menyisir semua kecamatan?” keluhnya.

Sementara, pemain layangan bermain di sore hari. Kisaran jam 16.30-17.30 WIB. Sedang untuk menyisir satu tempat, butuh waktu minimal setengah jam. Karenanya, dalam perda baru, mereka yang menyimpan, membawa dan memperdagangkan layangan juga akan disanksi.

“Tak cukup merazia pemainnya, semuanya sekarang bisa disanksi,” tegasnya.

Dengan payung hukum tersebut, Nazarudin mengklaim sudah banyak menyita layangan dari agen di sekitar Pontianak. Salah satunya di Gang H Saleh, Jalan Sejarah, Pontianak Kota.

“Ke depan, kalau ditemukan lagi, akan kita kenakan sanksi denda minimum. Jadi sekarang ini alhamdulilah, sudah banyak toko yang jual layangan kami sita,” sebutnya.

Namun paling penting, adalah kepedulian masyarakat untuk menegur para pemain layangan. Tak perlu menunggu keluarga sendiri yang jadi korban. Terlebih adanya aturan baru, buat posisi penegakan hukum makin kuat. Namun yang namanya pemain, mereka pun berusaha mengakali. Lokasi kini berpindah ke kabupaten lain.

“Jadi yang sekarang banyak anak-anak juga, kadang ada juga orang tua. Makanya kami minta juga warga saling mengingatkan,” sebutnya.

Nasib Maklumat Bersama

Usai rentetan jatuhnya korban di Januari 2019, Pemkot Pontianak dan Polresta Pontianak sempat mengeluarkan Maklumat Bersama tentang Larangan Bermain Layang-layang di Wilayah Kota Pontianak. Kala itu, Kapolresta Pontianak dijabat Kombes (Pol) Muhammad Anwar Nasir.

Ada lima poin dalam maklumat bersama tersebut, yang intinya melarang bermain layang-layang di wilayah Kota Pontianak, terutama menggunakan tali logam, metal, dan kawat serta bahan berbahaya lainnya. Masyarakat juga diimbau tidak memperjualbelikan layang-layang, dan dilarang bermain layang-layang karena membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pelanggar maklumat bersama ini, diancam pidana maksimal enam bulan kurungan atau denda maksimal Rp5 juta.

Di poin terakhir, kedua pihak meminta para tokoh agama, masyarakat, dan pemuda serta seluruh elemen masyarakat meningkatkan peran, serta menciptakan kepedulian masyarakat terhadap bahaya permainan layangan. Namun kini, nasib maklumat bersama itu tak tahu pasti.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Rully Robinson mengatakan pemain layang-layang tidak bisa ditangkap. Belum ada pasal yang mengaturnya. Hanya, dia mengimbau masyarakat tidak bermain dengan benang gelasan dan tali kawat karena sangat membahayakan.

“Kalau dipakai untuk main saja (tidak pakai benang gelasan atau kawat), ya tidak apa-apa,” ujarnya.

Mengenai Maklumat Bersama antara Polresta dan Pemkot Pontianak, dia belum bisa memastikan. Sebab maklumat dibuat saat kepimpinan Kapolresta lama, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir. Saat itu, dia belum menjabat posisi Kasat Reskrim.

“Kalau terkait masalah maklumat, mau komen tapi ini masalah dan kebijakan tidak tahu. Takut salah,” tuturnya.

Namun paling tidak, semangat maklumat tersebut sudah terwujud dalam pasal 19, Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. (abdul/andi)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: