LDII Kalbar Dorong Bank Kalbar Syariah Segera Spin Off

Bank Kalbar
Ketua DPW LDII Kalimantan Barat, Susanto. (Foto Dok Pribadi)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Demi menjamin pertumbuhan keuangan syariah di Kalbar, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mendorong Bank Kalbar Unit Usaha Syariah (UUS) segera spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Spin off perusahaan merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), untuk memisahkan usaha secara parsial atau sebagian, sehingga mengakibatkan sebagian aktiva dan passiva perusahaan tersebut beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih.

Bacaan Lainnya

“Unit Usaha Syariah Bank Kalbar, kita mendorong untuk segera spin off menjadi bank umum. Bahkan rekomendasi Rakerwil LDII Kalbar awal tahun lalu, mendorong langkah ini,” ujar Ketua LDII Kalbar, Susanto melalui rilis yang diterima media, Rabu (15/1/2020).

Dia menegaskan, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih sangat kecil, namun ada tren positif untuk tumbuh. “Secara institusi, LDII mengkampanyekan agar seluruh warga LDII dalam bermuamalah, menggunakan prinsip syariah. Maka langkah ini bisa berdampak bagi pertumbuhan keuangan syariah di Kalbar,” ujarnya.

Kesadaran kolektif untuk menggunakan konsep syariah sudah mulai tumbuh. Namun, belum tersedianya lembaga keuangan syariah berbasis perbankan, menjadi kendala dan dikeluhkan warga.

“Setiap kita turun ke daerah-daerah, dapat masukan agar ada perbankan syariah. Satu-satunya yang memungkinkan saat ini, ya tentu hanya Bank Kalbar Syariah,” ucap Susanto.

Selain itu,  berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, seluruh UUS sudah harus menjadi BUS pada tahun 2023. “Peraturan BI pun mewajibkan untuk spin off, maka momentum yang tepat pada tahun 2020. Kebetulan tidak lama lagi akan dilangsungkan RUPS. Tidak perlu harus menunggu tahun depan lagi,” imbuh dia.

Untuk persyaratan kecukupan modal sebagai BUS, dirasa tidak kendala. Sebab, Bank Kalbar merupakan milik daerah. “Jadi, untuk memenuhi syarat kecukupan modal, tinggal meminta tambahan penyertaan modal dari pemda.  Ada 14 pemda kabupaten/kota plus satu pemprov, saya yakin mendukung, karena ini untuk rakyat Kalbar juga,” tegasnya. (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *