Sistem Satu Data Perkuat Perencanaan Pembangunan Sanggau

  • Bagikan
Sinkronisasi SIPD di Kabupaten Sanggau. (DISKOMINFO SANGGAU)

SANGGAU, insidepontianak.com- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau melaksanakan sinkronisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini dipusatkan di ruang rapat lantai II Bappeda Sanggau, Senin (20/1/2020).

Jajaran pejabat Pemkab Sanggau hadir. Mulai dari Bupati Paolus Hadi, Sekda Kukuh Triyatmaka, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, Kepala Dinas Kominfo, Yulia Theresia, Kepala BPS Kabupaten Sanggau, Alifius serta jajaran pejabat lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyinkronkan data dari produsen data (OPD) melalui upaya pemeriksaan data agar didapatkan satu data. Salah satu tujuan penyediaan satu data adalah untuk perencanaan pembangunan daerah yang dikelola melalui SIPD.

Dalam kesempatan itu, Plt Kepala Bappeda Sanggau, Shopiar Juliansyah menyampaikan, ada lima tujuan dari pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Misalnya daerah diminta untuk melaksanakan urusan pemerintah atau daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Kemudian soal permasalahan terkait dengan SIPD di Kabupaten Sanggau. Yaitu data-data pembangunan daerah belum lengkap di masing-masing perangkat daerah, serta belum semuanya diperbaharui.

“Akan tetapi, secara aturan SIPD seharusnya data itu ter-update di tahun berjalan, kalau misalnya tahun kemarin 2019 data itu harus terpapar 2019, tetapi untuk Kabupaten Sanggau baru bisa data itu satu tahun sebelumnya yaitu, di tahun 2018,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tingkat ketersediaan data SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 tentang sistem informasi pembangunan daerah belum maksimal.

“Karena masih ada beberapa OPD yang belum mencapai target. Untuk ke depan mulai dari perencanaan yang jadwalnya di bulan Februari, pengumpulan yang dilaksanakan saat ini oleh Bappeda dan Dinas Kominfo bersama-sama, kemudian diisi oleh produsen data perangkat daerah dan akan diperiksa paling lambat di bulan Januari di tahun berikutnya,” katanya.

Ia juga menyampaikan, berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah yang mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 belum tersosialisasikan dengan baik.

 

Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau, Yulia Theresia menyampaikan bahwa data yang harus dimasukkan di SIPD adalah data yang digunakan untuk perencanaan.

“Data yang harus sudah di-input di SIPD berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data adalah merupakan data yang sudah terverifikasi. Berdasarkan prinsip satu data Indonesia, sehingga menghasilkan satu data untuk semua,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa satu data Indonesia ini bisa bakal tercapai jika sudah memenuhi kriteria sesuai empat prinsip data. Prinsip data itu adalah; pertama, standar data; kedua, harus memiliki metadata; ketiga, interoperabalitas atau bisa bagi pakai; keempat, data itu mempunyai referensi.

“Nah, empat prinsip satu data ini dipakai untuk menguji memvalidasi pemeriksaan data, kalau sudah memenuhi empat ini, maka data itu disebutlah satu data Indonesia, yang bisa digunakan oleh siapa saja,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) itu, Dinas Kominfo ditugaskan sebagai walidata yang memeriksakan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data. Sesuai dengan prinsip SDI, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data.

Sedangkan pembina satu data di tingkat daerah, pembina walidata dan produsen data adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Pemeriksaan data tahun 2019 dilakukan paling lambat di bulan Januari dan penyusunan perencanaan data untuk tahun 2021 paling lambat dilakukan pada bulan Februari tahun 2020 di forum satu data yang diselenggarakan oleh pembina data dan walidata.

“Dalam mewujudkan satu data dan SIPD, maka tahun 2020 Dinas Kominfo mulai membangun infrastruktur dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” paparnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Alifius menyampaikan sudah mencoba melakukan survei metadata terhadap Bappeda, Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan.

“Selanjutnya akan diteruskan kepada dinas-dinas yang lain,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, BPS diminta oleh Bappenas untuk menyiapkan data dasar paling lambat bulan Maret 2020 untuk data kondisi sampai dengan 31 Desember 2019.

“Sehingga pada bulan Februari Tahun 2020 ini data harus sudah masuk ke BPS dan metadata di Portal SDI dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data,” ujar Kepala BPS Sanggau, Alifius.

Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyebutkan SPBE adalah layanan pemerintah berbasis elektronik. E-Planning dan E-Budgeting itu harus didukung SIPD yang dulunya bernama Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyebutkan satu data sangat penting. Dia berharap para pimpinan OPD sudah memahami mekanisme satu data dan SIPD. “Ke depan kita tidak bisa tanpa data, karena sekarang akan terpantau di pusat. Data juga tidak bisa langsung di- oke-kan oleh kita sendiri, tentu harus diverifikasi oleh walidata di bawah pembinaan BPS. Kalau saya lihat beberapa OPD data untuk SIPD sepertinya sudah tinggi,” kata PH.

Dia berharap pimpinan OPD dapat fokus dalam menangani data dan aset. Pasalnya hal ini saling berkaitan.

“Saya berharap tanggal 29 Februari maksimal data kita harus sudah clear dan saya berharap para pimpinan OPD dapat memahami tugas dan fungsi di dinasnya tersebut. Karena data ini merupakan sumber untuk orang (masyarakat) melihat dari pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan pemerintah,” tuturnya. (IP-05)

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: