Gubernur-Wamen BPN Bahas Redistribusi Lahan di Kalbar

DISKUSI- Gubernur Sutarmidji berdiskusi bersama Wamen BPN, Surya Tjandra, Selasa (28/1/2020). (Abdul H/Insidepontianak)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Menteri BPN, Surya Tjandra bertemu Gubernur Kalbar, Sutarmijdi, Selasa (28/1/2020). Pertemuan itu berlangsung dua kali. Pertama di room analitic dan kedua di ruang kerja gubernur.

Mereka spesifik membahas soal program percepatan redistribusi lahan untuk masyarakat Kalbar. Gubernur Kalbar, Sutarmidji tegas mendukung program tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kita bicara tentang redistribusi lahan ini kan untuk kepentingan masyarakat Kalbar,” kata Gubernur Sutarmidji diwawancarai usai pertemuan tersebut.

Redistribusi lahan diyakini, bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bisa pula menyelesaikan  konflik sektor pertanahan. “Masyarakat juga akan merasa diperhatikan,” ucapnya.

Hanya saja, yang diprediksi bakal mengganjal program percepatan redistribusi lahan itu, terkait dengan status kawasan hutan, yang dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sehingga proses redistribusi  akan menjadi panjang. Apalagi kalau kementerian yang membidangi kawasan hutan tersebut tak niat mau melepasnya.

“Yang jadi masalah sekarang kan, kadang satu kawasan, masih kawasan hutan. Hutan ini, hutan itu, tapi hutannya gak ada lagi,” ujarnya.

Karena itu, mantan Wali Kota Pontianak dua periode tersebut berpendapat, lahan yang berstatus kawasan hutan, namun hutannya sudah tidak ada, mesti di redistribusikan ke masyarakat. Supaya bisa dikelola dan menjadi nilai tambah ekomoni.

“Saya sependapat dengan pak Menteri. Yang ini (lahan kawasan hutan, tetapi hutannya tidak ada) harus cepat di redistribusikan,” katanya.

“Tapi kita  yang ngatur pemfungsian lahan tersebut untuk apa. Kalau masyarakat punya lahan, mereka bisa tanam apa saja. Tinggal pengaturan jenis hak nya saja, supaya tidak mudah lepas,” tambahnya.

Bagi Midji, percepatan program redistribusi lahan untuk masyarakat bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi Kementrian BPN telah memberi lampu hijau, mempermudah urusan. Tinggal kuncinya di KLHK.

“Kalau niat mau melepas, itu urusan gampang. Tapi antara maok atau ndak, itu yang menjadi susah. kadang basa basi,” imbuhnya.

Program redistribusi lahan mesti didukung semua pihak. Tak perlu dibuat susah. Pun tujuannya untuk kepetingan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau bisa dipermudah ngapain ribet. Masih banyak urusan yang mau diselesaikan dari pada berkutat-katit dengan urusan itu-itu saja,” pungkasnya.

Maka dari itu, dia sebagai ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria, komitmen mendukung program redistribusi lahan untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Saya seriusi. Akan saya tangani langsung bersama Kepala BPN Kalbar. Kalau ada kendala kita koordinasi sama pak menteri,” pungkasnya. (IP-05)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *