Terdakwa Suap Gidot, Bun Si Fat Terima Vonis Majelis Hakim

TERIMA VONIS- Tersangka Bun Si Fat seusai sidang putusan, Selasa (28/1/2020). Bun Si Fat terima vonis majelis hakim. (Andi/Insidepontianak)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Salah satu terdakwa kasus suap proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang melibatkan Bupati non aktif Suryadman Gidot, Bun Si Fat menerima vonis satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta.

“Saya terima,” katanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (28/1/2020) pagi.

Bacaan Lainnya

Kuasa Hukum Bun Si Fat, Rahim Key mengatakan, putusan Majelis Hakim terhadap kliennya itu sudah sesuai dengan prediksi. Sehingga pihaknya pun menerima putusan tersebut.

“Sudah sesuai dengan prediksi kami. Sebelum putusan dimulai prediksi kami satu tahun enam bulan. Kami juga sudah berkonsultasi dengan terdakwa, dan dia menerima,” ungkapnya.

Putusan mejelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut pidana penjara dua tahun.

Sebelumnya pada 3 September lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkayang non aktif Suryadman Gidot dan Kadis PUPR setempat, Aleksius di Mess Pemda Kabupaten Bengkayang.

Selain dua pejabat itu, KPK juga turut mengamankan lima tersangka lainnya, masing-masing Yosep alias Ateng, Rodi (RD), Bun Si Fat (BF) dan Pandus, serta dan Nelly Margaretha (NM).

Awal November 2019, KPK melimpahkan berkas dan barang bukti ke tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk empat tersangka yakni Pandus, Rodi (RD), Yosef (YF), Bun Si Fat (BF). Keempatnya merupakan pihak pemberi dalam kasus suap tersebut.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Bupati Bengkayang (saat ini nonaktif) Suryadman Gidot meminta uang Rp1 miliar kepada dua kepala dinas yakni Kepala Dinas PUPR Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan.

Permintaan uang tersebut dilakukan atas permintaan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung, dan berjanji akan memberikan tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar.

Atas permintaan Gidot, Aleksius pun menghubungi beberapa kontraktor antara lain; terdakwa Pandus, Yosep Alias Ateng, Rodi, Nely Margaretha. Aleksius pun lalu menawarkan sejumlah proyek PL Dinas PUPR  APBDP tahun 2019 itu kepada pihak swasta. Kompensasinya fee sebesar 10 persen dari nilai proyek penunjukan langsung, yakni Rp200 juta.

Kelima terdakwa, akhirnya memberikan fee di muka. Adapun rinciannya, yakni Bun Si Fat Alias Alut sebesar Rp120 juta, Pandus Rp50 juta, Yosep Rp50 juta, Rodi Rp60 juta dan Nely membantu Rp60 juta.

Dari para kontraktor itu, Aleksius berhasil mengumpulkan uang Rp340 juta. (IP-06)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *