Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Temui Menkopolhukam RI di Jakarta

ohanes Mijar Usman, Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalbar. (Foto Dok)

JAKARTA, insidepontianak.com – Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat akan berdialog bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dialog yang rencananya bertempat di Kantor Kemenkopolhukam, sebagai tindaklanjut dari surat yang dilayangkan Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, tertanggal 24 September 2019, merespon pernyataan miring dari Wiranto (Menkopolhukam) saat itu, yang menuduh peladang sebagai penyebab kebakaran hutan hingga terjadi petaka asap.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, surat permohonan dialog berikutnya disampaikan pada 6 Januari 2020, dengan perihal yang sama. Seusai menyampaikan protes atas pernyataan miring mantan Menkopolhukam tersebut, Persatuan Peladang selanjutnya berkirim surat permohonan dialog dengan tembusan kepada Presiden.

Yohanes Mijar Usman, ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalbar menegaskan, pihaknya akan ditemui di Ruang Deputi V Kemenpolhukam sekitar pukul 13.00 WIB.

Pernyataan Wiranto selaku Menkopolhukam saat itu menyatakan di media massa bahwa, kebakaran hutan terjadi karena adanya para peladang. Hal itu menambah anggapan miring terhadap peladang yang memiliki berkearifan lokal selama ini.

“Karenanya, tuduhan miring tersebut ditanggapi keras sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Barat dan di daerah lainnya, termasuk oleh Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat,” kata Mijar.

Ia menjelaskan, dialog tersebut dilakukan guna melakukan komunikasi, silaturahmi dan memastikan agar ada kepastian kemerdekaan bagi peladang berkearifan lokal dalam mengusahakan hak atas pangannya selama ini.

“Jadi, kegiatan dialog bersama pihak Menkopolhukam ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara langsung berbagai hal, terkait dengan dinamika dan persoalan hingga harapan sekitar situasi, nasib dan keberlanjutan kehidupan peladang. Kita tidak terima kalau peladang dituduh sebagai penyebab kabut asap,” pungkas Mijar.

Senada dengan Mijar, Hendrikus Adam yang juga bagian dari Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menambahkan, dialog yang dilakukan diharapkan membuahkan adanya perhatian serius pemerintah untuk berpihak, tidak melakukan kriminalisasi terhadap peladang dan membebaskan peladang yang saat ini dihadapkan pada proses hukum.

“Dinamika, situasi gamang dan persoalan yang dihadapi peladang yang selama ini mengusahakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budayanya,” katanya.

Hal itu sebagai bagian dari masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya, yang diperlakukan tidak adil, penting mendapat atensi serius pemerintah melalui adanya kemauan politik dalam memastikan payung pengakuan dan perlindungan peladang berikut kearifan lokalnya.

Lebih lanjut, aktivis WALHI Kalbar ini juga menilai bahwa payung hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, baik pada tingkat daerah maupun nasional penting segera disahkan.

“Melalui dialog yang akan dilakukan, kita berharap agar penilaian miring sebagai penyebab petaka asap tidak gampang dialamatkan pada peladang oleh siapa pun. Hal penting dari dialog ini juga diharapkan adanya pemulihan atas dinamika, situasi gamang dan persoalan yang dihadapi Peladang,” pintanya.

Dialog yang bakal dilakukan bersama Menkopolhukam ini, selain akan turut dihadiri Pengurus Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, tetua adat, warga korban yang juga sebagai Peladang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Disamping itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat turut hadir mendampingi, rencananya juga akan dihadiri oleh media dan perwakilan organisasi masyarakat sipil nasional lainnya, sebagai bentuk dukungan atas perjuangan bagi Peladang dalam mewujudkan hak kemanusiaan dan keberlanjutan kehidupannya.

Selain berdialog, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat juga membawaserta sejumlah hasil ladang seperti beras, prenggi, labu, timun kampung dan lainnya, untuk diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas kesediaan berdialog kepada Menkopolhukam RI. (IP-01)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *