Kasatpol PP Pontianak Sebut Tak Pandang Bulu Razia Hotel

Suasana razia di salah satu hotel di Kota Pontianak, kemarin. (Dok. Satpol PP)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pontianak, Syarifah Adriana menyebutkan, razia penyakit masyarakat (Pekat) menjadi agenda rutin yang digelar jajarannya. Razia ini menyasar indekos yang berada di Kota Pontianak.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan kegiatan serupa juga digelar di hotel-hotel yang berada di Kota Pontianak. Seperti razia  terhadap salah satu hotel yang berlokasi di Pontianak Mall, Kamis (30/1/2020) pagi.

Bacaan Lainnya

“Apabila ada aduan masyarakat. Masyarakat dibuat resah, baik indekos dan hotel manapun kami tidak pandang bulu, kami segera operasi ke hotel-hotel,” tegasnya.

Adriana mengatakan, awalnya razia di hotel tersebut berawal dari aduan masyarakat yang melaporkan kepada Pol PP.

“Iya, memang ada masyarakat yang menyatakan dan melaporkan, ada indikasi dan kemungkinan. Setelah itu kita cek A1 dan terbukti ada,” katanya.

Sedikitnya, tiga pasangan tak resmi berhasil dijaring petugas di hotel tersebut. Mereka adalah TAR (22) dan PA (23), RA dan PB, serta DS dan HM.

Mereka kemudian digelandang ke Kantor Satpol PP Pontianak untuk didata dan diberikan sanksi membayar biaya paksa sebesar Rp500 ribu.  Sementara, satu pasangan lain, diharuskan mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena sudah dua kali terjaring.

Tak hanya itu, pemilik hotel tersebut juga dipanggil dan diberikan sanksi membayar biaya paksa sebesar Rp500 ribu. “Kita berikan biaya paksa sebesar Rp500 ribu,” jelasnya.

Apabila kembali ditemukan pasangan tak resmi di lokasi tersebut, Andriana menegaskan pemiliknya akan diberikan Tipiring pula. “Jika berulang maka akan kita Tipiring bahkan kita tutup,” tegas dia.

Sanski tersebut berdasarkan Paraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2019. Pada Pasal 36 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang atau badan, baik segaja atau tidak, dilarang memberikan kesempatan/menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

“Ini berlaku untuk semua, apakah itu rumah indekos, rumah kontrakan, penginapan dan hotel,” pungkasnya. (IP-06)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *