Wabup Effendi Jelaskan Duduk Perkara Kisruh Koperasi

Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad. (Ist)
banner 468x60

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad menjelaskan duduk perkara kisruh koperasi yang terjadi di Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir. Dia mengaku tak terlibat.

Dia menjelaskan, beberapa minggu lalu dirinya menerima beberapa orang yang datang menghadap untuk mengutarakan keinginan mereka membentuk koperasi syariah.

Bacaan Lainnya

“Saya juga mempertanyakan mengapa menghadap saya, mereka menjawab karena saya sebagai wakil bupati, dan saya mengerti soal syariah. Kemudian karena mereka mengutarakan niat dan tujuan baik ini, maka saya menyarankan untuk mengurus administrasi sebagaimana persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tuturnya, Kamis (30/1/2020).

Rombongan itu juga meminta kesediaannya menjadi Ketua Dewan Pengawas bersama Kepala Kantor Kemenag Kayong Utara sebagai anggota, dan menyampaikan komposisi struktur kepengurusan organisasi koperasi yang akan dibentuk.

“Saya melihat dan menganggap orang-orang yang ada di Dewan Pengawas, Dewan Syariah cukup kredibel, maka saya mengatakan bersedia menjadi Ketua Dewan Pengawas,” katanya.

Namun, dia memberi catatan. Pertama, laporan harus masuk minimal satu bulan sekali ke Ketua Dewan Pengawas dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Perdagangan tentang perkembangan koperasi. Baik secara administrasi dan keuangan. Kedua, pengelolaan dana masyarakat harus secara baik dan benar, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Setelah berkas administrasi lengkap, diresmikankan Koperasi Borneo Sentra Mandiri (BSM) olehnya di Kecamatan Teluk Batang, Sabtu (25/1/2020).

Sedang kekisruhan yang terjadi di Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir berasal dari nasabah Koperasi Syariah Khatulistiwa Surya Mandiri (KSM) Wilayah II. Sedang Koperasi BSM baru beroperasi selama tiga hari dari tanggal peresmian.

Senin (27/1/2020), salah seorang anggota Dewan Pengawas Koperasi BSM datang menghadap, meminta persetujuan penggabungan Koperasi KSM dengan Koperasi BSM.

“Sebagai Ketua Dewan Pengawas, saya tidak setuju, karena saya sudah mengetahui Koperasi KSM sedang bermasalah, dan saya juga sudah memberikan saran kepada Koperasi KSM untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu, baik dengan cara mediasi atau secara baik-baik,” jelasnya.

Apabila tak ditemui titik temu, disarankan menempuh jalur hukum. Dari informasi yang didapatnya, kisruh itu ditangani Polres Kayong Utara.

“Saya sudah meminta kepada Bapak Kapolres agar persoalan ini ditangani secara tuntas,” katanya.

Effendi berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak menduga-duga, dan menyerahkan semua ini kepada proses hukum.

“Mari kita tunggu proses hukum, biarkan kawan-kawan polisi yang bekerja. Yang pasti saya sebagai Wakil Bupati Kayong Utara dan sebagai Ketua Dewan Pengawas belum pernah menabung atau meminjam, dan belum memiliki rekening di Koperasi BSM, dan kalau memang Koperasi BSM ini menipu, maka saya juga sebagai korban penipuan,” tuturnya. (IP-06)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *