Status Kota Layak Anak, Pontianak Justru Banyak Kasus Kekerasan Anak

Pers rilis yang digelar oleh komisioner KPPAD Kalbar. (Abdul H/Insidepontianak)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – KKomisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar mencatat per Januari 2020, kasus kejahatan seksual terhadap anak non pengaduan yang diterima berjumlah 20 kasus.

Semua kasus itu, tersebar di sembilan kabupaten. Pontianak dan Sambas sama-sama tercatat lima laporan. Sedangkan Kubu Raya dua laporan, Singkawang dua laporan, Sanggau dua laporan, Sintang satu laporan, Kapuas Hulu satu laporan, Melawi satu laporan, dan Landak satu laporan.

Bacaan Lainnya

“Terhadap korban-korban, kami berikan pendampingan,” kata Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati, Jumat (31/1/2020).

Kemudian, kasus kekerasan fisik terhadap anak, non pengaduan yang diterima KPPAD Kalbar per Januari 2020, juga relatif tinggi. Setidaknya ada tiga laporan.

Dua diantaranya, terjadi di Kota Pontianak lagi. Selain itu ada pula, satu laporan kasus traficking anak di bawah umur di Pontianak non pengaduan yang didampingi KPPAD.

Salanjutnya, ada lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima KPPAD lewat pengaduan langsung, di awal tahun. Namun jumlahnya hanya satu laporan dari Kapuas Hulu.

Sedangkan Kasus kekerasan fisik, yang ditangai KPPAD lewat pengaduan langsung, berjumlah tiga laporan. Dua laporan terjadi di Kota Pontianak. Satu laporan dari Sintang, dan satu laporan dari Kubu Raya, dengan korban meninggal dunia.

Dari data itu, Pontianak yang disematkan sebagai Kota Layak Anak, ternyata Januari 2020 ini justru menjadi kota yang paling tinggi ditemukan kasus kekerasan terhadap anak.

“Untuk menekan kasus kekerasan anak ini, kami per Januari ini, sudah melakukan sosialisasi di Kota Pontianak. Bersinergi dalam kegiatan duta Anti Narkoba Kalbar,” pungkas Eka.

Komisoner KPPAD Bidang Penanganan Kekerasan Anak, Perlindungan Sosial dan Hak Sipil, Nani Wirdayani menambhakan, KPPAD memiliki kewajiban, mendampingi seluruh anak yang menjadi korban kekerasan.

“Kami memiliki kewajiban mendampingi korban untuk bersaksi di pengadilan. Sampai inkrah. Bukan hanya kejahatan seksual, kasus yang berhubungan perlindungan anak, kami pun berkewajiban untuk mendampingi sampai putusan ingkrah,” pungkasnya. (IP-05)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *