Gidot Minta Uang Rp1 Miliar untuk Selesaikan Masalah Bansus

Suryadman Gidot usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pontianak, Selasa (4/2/2020). (Andi/Insidepontianak.com)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby mengatakan, keterangan empat saksi kunci yang dihadirkan dalam persidangan kasus suap Suryadman Gidot, membuka terang perkara ini.

Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa telah terjadi pertemuan pada tanggal 28 Agustus, dan 30 Agustus 2019.

Bacaan Lainnya

“Saat itu, Bupati Suryadman Gidot menjelaskan permasalahan dana Bantuan Khusus (Bansus) dari Pemkab untuk 48 desa yang ditangani Polda Kalbar atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Gidot  meminta kepada Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan dan Kabudayaan menyiapkan uang masing-masing Rp500 juta. Sebab kebutuhan mencapai Rp 1 miliar.

“Menurut keterangan saksi Obaja, uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk konsultasi hukum. Baik ahli hukum maupun pihak pengacara,” katanya.

Kendati demikian, saksi tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuknya. Uang tersebut juga tidak ada dalam anggaran APBD maupun APBN.

Dengan permintaan Gidot tersebut, Kadis Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Yan menyatakan tidak sanggup dengan permintaan menyiapkan uang Rp500 juta.

“Dia hanya menjanjikan Rp200 juta dan tak terealisasi,” jelasnya.

Sementara Aleksius, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang juga menyanggungi  hanya Rp300 juta.

Tak hanya itu, dalam persidangan tersebut kata Feby terungkap pula bahwa penambahan anggaran terhadap dua dinas tersebut di luar usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Penambahan tersebut, sebelumnya sudah diusulkan TAPD. Namun Suryadman Gidot minta ditambah lagi. Jadi Dinas PUPR sekitar Rp7,5 miliar, dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar, dan itu di ACC, dan disahkan DPRD pada 30 Agustus 2019,” ungkap dia.

Namun karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanggal 3 September 2019, pihak PU akhirnya tidak mau melaksanakan pengerjaan pekerjaan tersebut.  “Akhirnya oleh tim verifikasi Perda dari Gubernur itu dicoret,” ungkap Feby.

Sementara, Marsindi salah satu saksi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) tidak terlalu banyak menerangkan soal dana Bansus. Dan Justru lebih banyak saksi Obaja yang menerangkan.

Dalam sidang tersebut ada empat orang saksi yang dihadirkan JPU KPK, yakni Sekda Bengkayang Obaja, Mantan Kadis Pendidikan dan Kabudayaan, Yan. Kemudian Marsindi, salah satu Kabid BPKAD Kabupaten Bengkayang, dan Martinus Wandi, salah satu Kasi di PUPR Kabupaten Bengkayang. (IP-06)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *