Bahasa Indonesia dan Kewajibannya dalam Forum Resmi

ilustrasi via google.com

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, ketentuan penggunaan bahasa Indonesia harus kriteria bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat. Sementara itu, bahasa yang benar merupakan Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Adapun kaidah Bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau luar negeri (Pasal 5). Pada pasal 9 Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintah, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional.

Bacaan Lainnya

Untuk Pasal 14, Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia pada forum nasional paling sedikit meliputi: (a) upacara kenegaraan; (b) upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional yang lain; (c) upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara; (d) penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah; (e) rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara; dan (f) forum nasional lain yang menunjang pada tujuan penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 15 secara rinci mencantumkan bahwa dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat Bahasa Asing. Pasal 16 penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 17 ayat (1) Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh: (a) Perserikatan Bangsa-Bangsa; (b) organisasi internasional; atau (c) negara penerima. Ayat (2) Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaiak  pada waktu dan tempat yang ditetapkan sesuai dengan tata cara protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, atau negara penerima. Ayat (3) Tata cara protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebiasaan internasional dilakukan pada saat kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional penerima menyelenggarakan acara penerimaan resmi tamu kenegaraan yang disertai jamuan kenegaraan.

Pasal 18 penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapt disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.Untuk Pasal 19 dalam hal diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 secara lisan dalam Bahasa Asing dan diikuti dengan transkip pidato dalam Bahasa Indonesia.

 

Penulis:

Wahyu Damayanti, peneliti Balai Bahasa Kalimantan Barat.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *