Pemkot Akomodir Aspirasi Masyarakat Pontianak Tenggara dalam Musrenbang

BUKA - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Hotel Mercure Pontianak, Senin (10/2/2020). (HUMAS PEMKOT PONTIANAK)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Forum Musrenbang merupakan ajang untuk bermusyawarah berkaitan dengan skala prioritas pembangunan di wilayah tersebut,” ujarnya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Hotel Mercure Pontianak, Senin (10/2/2020).

Bacaan Lainnya

Dia berharap agenda Musrenbang ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Bahasan tak ingin masyarakat masih ada yang beranggapan wilayahnya termarjinalkan seakan-akan tidak diakomodir oleh Pemkot Pontianak. Menurutnya, dengan keterbatasan APBD Kota Pontianak, maka Pemkot Pontianak mengambil langkah berdasarkan skala prioritas. Untuk itu, penentuan skala prioritas tersebut, dibahas dalam Forum Musrenbang.

“Sehingga pembangunan di Kota Pontianak bisa berjalan dengan baik,” ungkap Bahasan.

Dia menuturkan semua pihak harus menyosialisasikan program yang telah dirumuskan dalam forum karena dalam musrenbang sangat terbatas untuk mengakomodir usulan masyarakat. Bahasan memastikan, Pemkot Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak akan terus bersinergi sehingga persoalan pembangunan yang dihadapi bisa diselesaikan secara efektif.

“Antara Pemerintah Daerah dan DPRD seperti suami istri, sama-sama saling membutuhkan,” imbuhnya.

Pemkot Pontianak telah menekankan seluruh lurah dan camat untuk menginventarisir seluruh drainase yang ada di wilayahnya masing-masing. Bahasan juga menegaskan agar tidak ada masyarakat yang menutup saluran drainase. Penutupan saluran drainase akan berdampak terjadinya genangan apalagi di saat curah hujan tinggi disertai pasang air laut.

“Ini menjadi PR kita semua, terutama Bappeda yang punya perencanaan untuk mencarikan solusi,” ungkapnya. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *