Pimpinan Bank Kalbar Diperiksa Kejati dalam Kasus Kredit Fiktif Bank Kalbar Cabang Bengkayang

Kasi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edi.
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kasus kredit fiktif Bank Kalbar cabang Kabupaten Bengkayang terus berproses. Sejumlah petinggi bank plat merah itu pun ikut diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.

“Beberapa waktu lalu, Dirut Bank Kalbar dan beberapa pejabat eselon struktural telah kita periksa sebagai saksi,” kata Kasi Penkum Kajati Kalbar, Pantja Edi Setiawan kepada insidepontianak.com, Selasa (11/2/2020).

Bacaan Lainnya

Pantja mengatakan, keterangan petinggi Bank Kalbar tersebut dibutuhkan guna mengetahui mekanisme hingga pencairan kredit fiktif bisa terjadi. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 52 saksi. Sembilan di antaranya dari pihak Bank Kalbar.

Kasus pun sudah dalam tahap pemberkasan. Selanjutnya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilakukan penuntutan.

Dalam kasus itu, Kejati telah menetapkan tiga tersangka, dan menahan ketiganya di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Pontianak.

Mereka adalah Herry Murdianto (HM), mantan Kabid Pembangunan Daerah Tertinggal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkayang, yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dia ditahan sejak, Kamis (21/11/2019).

Tersangka lain adalah Muhammad Rajali (MR), mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank Kalbar cabang Bengkayang yang ditahan sejak Senin (16/12/2019), dan Selastio Ageng, staf Senior Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Kalbar cabang Bengkayang, yang ditahan dari Rabu (18/12/2019).

Akan tetapi, Kejati tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Tergantung hasil penyidikan.

“Apakah nanti dari hasil pemeriksaan ada pihak-pihak terkait yang dianggap juga ikut bertanggung jawab. Jadi tergantung hasil dari penyidikan nanti,” tegasnya.

Kasus tersebut berawal dari 32 perusahaan yang memperoleh kredit pengadaan barang dan jasa dari Bank Kalbar cabang Bengkayang berupa 74 paket pekerjaan. Masing-masing perusahaan tersebut mengajukan kredit dengan bermodal jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh HM. Gunarso mendapat satu SPK (Surat Perintah Kerja), sementara sisanya didapat Supriyatno.

“Sumber anggaran diklaim melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendesa PDTT Tahun Anggaran 2018. Namun DIPA tersebut ternyata fiktif,” ungkap Pantja.

Dalam SPK tersebut dicantumkan sumber anggaran proyek yaitu DIPA Kementerian PDTT Nomor 0689/060-01.2 01/29/2018. Namun pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena proyek tersebut fiktif.

Keputusan pemberian fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) tersebut tidak didasarkan pada analisa yang benar sesuai ketentuan, tidak dilakukan survei dan penelitian atas kebenaran objek jaminan berupa SPK dan DIPA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8. 857.600.000. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *