Antisipasi Corona, Pemulangan Pekerja Migran Melalui Pemeriksaan Ketat

DEPORTASI - Sebanyak 66 PMI dideportasi dari Malaysia karena bermasalah. Mereka tiba di Dinsos Kalbar, Rabu (12/2/2020) malam. (ANDI/insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Jalil Muhammad memastikan 66 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia dalam keadaan sehat, karena telah melewati pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Entikong. Mereka sampai di Dinas Sosial Kalbar, Rabu (12/2/2020) malam.

“Mereka telah divaksinasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan diperiksa, setelah dipastikan aman baru mereka dibawa ke Dinas Sosial,” katanya, Rabu (12/2/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan, sejak virus Corona melanda negeri Tirai Bambu, di tahun 2020 ini pihaknya melakukan pemberlakukan khusus, sebelum pekerja migran Indonesia dari negara tetangga masuk ke Indonesia. Salah satunya dengan kerja sama KKP.

Dari 66 orang PMIB yang dipulangkan hari ini, dua di antaranya dijemput pihak keluarga di Entikong. Sehingga yang diterima Dinas Sosial hanya 64 orang.

Mereka akan diasistensi baik itu daerah asal, dokumen-dokumen yang dimiliki, serta alasan mereka menjadi migran, hingga penyebab mereka dipulangkan.

“Secara prosedur mereka juga akan kita fasilitasi dengan tempat penampungan sementara. Kemudian kita fasilitasi pemulangannya,” terangnya.

Jalil melajutkan, apabila para pekerja migran ingin pulang secara mandiri, pihaknya akan mengasistensi ulang dengan memastikan bahwa yang menjemput dapat menunjukan identitas dan hubungan keluarga.

“Kami khawatir akan berlaku hal yang sama. Apabila ada pihak-pihak yang melakukan penjemputan dan mengembalikannya kepada negara tetangga. Ini akan menjadi masalah baru,” paparnya.

Secara administrasi, para pekerja yang dipulangkan tersebut diketahui bermasalah. Mulai dari mengunakan paspor pelancong, padahal di Malaysia mereka bekerja.

“Selain itu, ada pula yang permitnya habis, namun mereka tidak kembali ke Indonesia. Artinya secara administrasi bermasalah,” pungkasnya. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *