Sidang Kasus Karhutla di Sanggau, Kuasa Hukum Minta Dua Petani Bebas Murni

Suasana ruangan sidang kasus Karhutla di PN Sanggau. (Ist)

SANGGAU, insidepontianak.com – SM dan TR dua petani yang dijadikan terdakwa kasus pembakaran hutan dan lahan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sanggau, Kamis (13/2/2020).

Agenda sidang mendengarkan keterangan kedua terdakwa yang merupakan warga Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Bacaan Lainnya

Kuasa hukum kedua terdakwa, Agus mengatakan kasus tersebut bermula ketika kedua kliennya membakar lahan pada 12 Agustus 2019 lalu. Lahan tersebut, merupakan lahan keduanya dengan luasan yang tidak sampai satu hektare.

Sebelum pembakaran berlangsung, keduanya lebih dulu meminta izin kepada pihak perusahaan dan diberi izin.

Setelah itu, barulah keduanya membakar lahan didampingi security perusahaan. “Setelah api mati, baru mereka pulang bersama-sama,” ujarnya.

Pasca itu, kedua kliennya pun mendapat kabar tanggal 15 Agustus bahwa api masuk ke lahan perusahaan sejak tanggal 13 Agustus. Padahal menurut keterangan kedua terdakwa, jelas-jelas api di lahan keduanya sudah padam dan disaksikan pihak security.

Keduanya lalu dilaporkan perusahaan ke polisi. Seolah-olah perbuatan keduanya yang menyebabkan lahan perusahan terbakar.

Keduanya akhirnya dijadikan tersangka oleh Polsek Sekayam pada Agustus lalu. Padahal dalam fakta persidangan, termasuk saksi-saksi, tidak ada satu pun yang melihat dan menyatakan bahwa sumber api berasal dari lahan keduanya.

Untuk itulah, Agus meminta kedua kliennya tersebut dibebaskan secara murni, karena tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan.

Pihaknya telah menghadirkan saksi-saksi yakni dua saksi ahli dari Universitas Tanjungpura, satu ahli lingkungan hidup, dan satu ahli hukum adat, maupun saksi fakta dari warga.

Tak hanya itu, pihaknya mempertanyakan bagaimanan tindak lanjut terhadap manager perusahaan PT Sisu II.

“Sementara masyarakat kecil yang sekarang dilaporkan,” ungkap Agus.

Ia juga meminta, Pengadilan Negeri Sanggau yang menangani perkara ini dapat bertindak adil dan melihat fakta yang ada. Sebab ancaman UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan sanksinya sangat berat.

“Tak tanggung-tanggung yakni 10 tahun penjara, dan denda ber miliar-miliar,” pungkasnya. (Andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *