Tiga Bulan Aktivitas, Kadus Mambuk Ketapang Belum Tahu Izin Galian PT Sultan Rafli Mandiri

MENGANGA - Lokasi galian milik PT Sultan Rafli Mandiri yang berada di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang. (FAUZI/insidepontianak.com)
banner 468x60

KETAPANG, insidepontianak.com – Kepala Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Samsumin mengatakan PT Sultan Rafli Mandiri yng mengelola lokasi pengambilan material tambang di wilayahnya, tidak pernah berkoordinasi. Mereka tak ada menyampaikan izin pengambilan material tanah dusun. Padahal, aktivitas perusahaan sudah berlangsung selama tiga bulan.

“Lahan ini diperuntukkan buat tambang emas, di lokasi ini sudah tiga bulan. Kalau izin belum ada, kami baru mengetahui jual beli tanah saja,” terang Samsumin, Selasa (11/2/2020).

Muat Lebih

Hingga kini, pihaknya belum berkoordinasi kepada pihak perusahaan, namun saat dia menanyakan kepada pekerja di lokasi pengambilan tanah, sang pekerja mengatakan tanah yang dibawa hanya untuk sampel. Berdasarkan reportase di lokasi, beberapa lubang bekas galian alat berat tampak masih menganga. Diameternya mencapai belasan meter. Tak ada pembatas atau papan peringatan.

Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) pun sempat mendatangi kantor PT Sultan Rafli Mandiri di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Rabu (12/2/2020). Bersama Kepala Dusun setempat, Ketua FPRK Isa Anshari ingin mempertanyakan legalitas perusahaan. Namun hanya ada satpam, tak satu pun manajemen perusahaan berada di tempat. Perusahaan juga dijaga aparat kepolisian.

Isa mendesak Pemerintah Daerah segera mengambil sikap. Sebab dari informasi yang dikumpulkan FPRK, perusahaan mengambil material di lokasi yang tidak memiliki izin jelas.

“Berdasarkan hasil kami di lapangan tampak jelas perusahaan ini sangat tidak jelas sama sekali. Kami meminta kepada pemerintah untuk turun ke lapangan, mengecek, kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat Ketapang kami meminta perusahaan ini segera ditutup,” harap Isa.

“Kami sudah lama berkoordinasi dengan kepolisian terkait pertambangan ilegal. Kami harap para cukong –cukong bisa segera ditangkap, jangan menumbalkan para pekerja karena para pekerja ini masyarakat kecil yang hanya mencari sesuap nasi,” tambahnya.

Dia berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang pro masyarkat kecil, sehingga aktivitas masyarakat menambang emas mendapat perlindungan hukum. Salah satunya dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kami meminta pihak pemerintah untuk segera menata melalui WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), saya rasa itu bukan hal yang sulit untuk dapat dilakukan pemerintah,” pintanya.

Sementara dari penelusuran insidepontianak.com di modi.minerba.esdm.go.id, PT Sultan Rafli Mandiri memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dengan Nomor 52/1/IUP/PMA/2018 dengan komoditas emas. Luas lahannya mencapai 99,9 hektar. Namun dalam aplikasi, tak dijabarkan detail lokasi. Di sana hanya dicantumkan wilayah Kabupaten Ketapang.

Adapun izin itu mulai berlaku 6 Agustus 2018 dan berakhir 9 Juli 2020 dengan tahapan CNC-9. Dalam istilah izin tambang, CNC berarti Clear and Clean atau tidak tumpang tindih dan izin sesuai peraturan. (fauzi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *