Gusur Ribuan Sawit Warga, PT Hungarindo Belum Kantongi HGU

Lokasi diduga kebun sawit yang digusur PT Hungarindo. (Ist)
banner 468x60

KETAPANG, insidepontianak.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang menegaskan PT Hungarindo Persada belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan sampai saat ini belum mendaftarkan kadastral ke BPN untuk penerbitan HGU itu.

Sebelumnya perusahaan ini berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rayak. PT ini diduga merobohkan ribuan batang kelapa sawit milik warga setempat tanpa ganti rugi. Manager perusahaan ini, Suyitno bilang pihaknya telah mengantongi HGU sejak 2016 lalu. Tapi kenyataannya tidak benar.

Bacaan Lainnya

“Perusahaan itu baru mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan nomor 1454/DMPTSP-D.B/2017 tanggal 16 November 2017,” kata Kasi Infrastruktur Pertanahan Kantor BPN Ketapang, Suyanto, Minggu (16/2/2020).

Tak hanya belum mengantongi HGU, anak perusahaan BGA Grup tersebut juga belum melakukan pendaftaran kadastral kepada BPN sebagai salah satu syarat untuk penerbitan HGU. “HGU tidak akan keluar jika tidak didaftarkan dan tidak melalui proses kadastral,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerbitan HGU juga harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari informasi lahan, izin lokasi, perusahaan melakukan sosialisasi dan perolehan lahan melalui ganti rugi dan lain sebagainya. Termasuk pemeriksaan panitia B dan sidang panitia B yang melibatkan semua komponen.

Jika semua tahapan tidak ada masalah, baru dibuat pengantar ke pemerintah pusat untuk penerbitan SK Pemberian Hak dan lahirlah HGU ini.  “Jadi prosesnya itu panjang dan harus clear and clean,” terangnya.

Sementara terkait IUP perusahaan, ia mengaku bahwa hal tersebut kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan izinnya. Sehingga untuk lebih jelas dirinya menyarankan untuk mengklarifikasi ke Dinas Perkebunan.

Namun dia menerangkan, jika di dalam lokasi izin terdapat tanah masyarakat yang sudah terbit hak atau belum terbit hak (sertifikat) itu tidak menjadi masalah. Lantaran perolehan tanah bisa berasal dari tanah negara yang belum dilengkapi hak.

Atau tanah negara yang sudah berstatus hak dan dilepaskan pemegang hak kepada badan hukum yang mengantongi IUP. Sehingga jika masyarakat memiliki hak atas tanah yang masuk dalam IUP, maka lahan tersebut masih milik masyarakat. Dan masyarakat boleh melepaskan lahan tersebut atau tidak.

“Jika masyarakat tidak bersedia dilepas, maka lahan masyarakat harus dikeluarkan dari IUP atau enclave. Nanti tinggal kesepakatan tapi kesepakatan tidak bisa memaksa, yang jelas kalau tidak diselesaikan tidak bisa diproses penerbitan HGU,” jelasnya.

Mengenai pengajuan sertifikat oleh masyarakat yang belum terbit sampai saat ini, dia mengaku hal tersebut lantaran adanya beberapa masalah seperti kelengkapan gambar ukur yang saat itu belum lengkap serta adanya overlaping dengan perusahaan.

“Sebelumnya kita tidak tahu ada persoalan ini, namun setelah turun ke lapangan untuk proses penggambaran menuju peta bidang diketahui adanya masalah ini,” tandasnya. (andrie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *